Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Pecah Belah Ala Jokowi, Sengaja Agar Gibran Tak Sekadar Pelengkap Prabowo?

RABU, 18 SEPTEMBER 2024 | 13:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tidak mau Gibran Rakabuming Raka hanya pelengkap saja, Joko Widodo dipandang memiliki strategi agar Prabowo Subianto tidak nyaman dalam memimpin pemerintahan 5 tahun mendatang. 

Salah satunya adalah melalui perpecahan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang sedang hangat dibahas publik.

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, strategi Jokowi agar Prabowo tidak nyaman adalah memastikan bahwa keamanan dan bargaining anaknya sebagai Wakil Presiden diakui perannya.


"Jokowi tidak mau Gibran hanya pelengkap saja, tapi juga penentu 5 tahun ke depan," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/9).

Hari melihat, cara-cara pecah belah memang sengaja dilakukan Jokowi di akhir pemerintahannya, yang bertujuan merusak persatuan dari misi besar Prabowo.

"Kadin salah satunya cara pecah belah yang bisa berdampak terhadap investasi ke depan dan di awal pemerintahan PS (Prabowo Subianto)" pungkas Hari.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya