Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) menilai salah satu faktor utama penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga nelayan kecil adalah kondisi kehidupan mereka yang memprihatinkan, seperti terlihat dari kondisi permukiman kumuh di wilayah pesisir.
Ketua Umum KPPI, Rosinah menyebutkan bahwa permukiman tersebut ditandai dengan penduduk dan bangunan yang sangat padat, rumah yang tidak layak huni, dan sanitasi yang buruk.
“Permasalahan sanitasi masyarakat di wilayah pesisir secara keseluruhan meliputi penyediaan air bersih, penyediaan tempat pembuangan sampah yang layak, pembuangan limbah cair, dan tempat pembuangan sampah rumah tangga. Kesemua tersebut hampir tidak ditemukan di wilayah pesisir,” kata Rosinah dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (16/9).
Rosinah juga menyebutkan banyak desa pesisir di Indonesia belum memiliki akses sanitasi yang layak dan aman. Sebanyak 16,6 persen desa pesisir membuang limbah air kotor ke dalam lubang di tanah atau ruang terbuka seperti sawah, kolam, sungai, laut, pantai dan kebun.
Sementara itu, 81,4 persen desa pesisir membuang sampah dengan cara dikubur di dalam tanah, dibakar, atau dibuang ke sungai atau saluran drainase.
KPPI bersama koalisi Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In WASH Calition Indonesia) yang terdiri dari KNTI, Seknas Fitra, Perkumpulan Inisiatif dan IBP Indonesia, menyatakan bahwa kondisi ini terjadi karena terbatasnya pelayanan pemerintah dan kurangnya kesadaran warga tentang perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat mereka tinggal.
Oleh karena itu, koalisi akan mengadakan Pekan Aspirasi Perempuan Pesisir di lima kabupaten/kota yakni di Kota Semarang, Kota Medan, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bangkalan. Mulai dari 16-28 September 2024.
“Kami akan mengadakan Pekan Aspirasi di lima daerah, agenda akan berlangsung selama tiga hari di setiap daerahnya. Diisi dengan agenda pendidikan perempuan pesisir, pertunjukan budaya, aksi peduli lingkungan, serta dialog bersama para pengambil kebijakan,” jelas Rosinah
Diharapkan juga dari kegiatan ini ada kesepakatan mengenai arah kebijakan untuk penataan kawasan permukiman di wilayah pesisir dan komitmen pemerintah berupa program/kegiatan konkrit dan anggaran untuk perbaikan layanan WASH (berupa air bersih, sanitasi, dan penanganan sampah) bagi warga pesisir.
Serta memperkuat kebanggaan sebagai warga negara maritim dan pelestarian nilai-nilai budaya pesisir, memperluas pemahaman pentingnya pemenuhan pelayanan WASH bagi warga pesisir yang inklusif, dan meningkatkan kolaborasi berbagai pihak untuk menangani masalah WASH di pemukiman pesisir.
Sementara itu, Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menyampaikan bahwa orientasi pembangunan di kawasan pesisir, terutama di wilayah pemukiman penduduk masih kurang mendapat perhatian.
“Pembangunan kawasan pesisir bahkan cenderung berorientasi pada komersialisasi dan privatisasi yang mengarah pada peminggiran hak-hak warga, terutama nelayan kecil,” ungkap Dani.
Menurutnya, hal-hal mendasar masih menjadi masalah utama di pemukiman pesisir yang notabene merupakan perkampungan nelayan. Seperti penyediaan air bersih dan sanitasi yang masih buruk.
"Jika melihat wajah Indonesia dari pesisir, dengan mudah kita akan menyaksikan kemiskinan yang begitu nyata, kawasan kumuh, sanitasi yang buruk, dan akses air bersih yang sulit. Seolah pembangunan tidak sampai ke pesisir, apalagi ke kampung nelayan," tegas Dani.
Dani mendesak, pemerintah di tingkat pusat dan daerah lebih serius mengatasi persoalan ini.
“Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, alokasi anggaran yang memadai, serta mendorong kolaborasi dan partisipasi warga yang kuat mendukung pembangunan permukiman pesisir yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
