Berita

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto/Net

Politik

Penyusunan Kabinet Prabowo Bukan Soal Bagi-bagi Kekuasaan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 17:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang, diprediksi akan menyusun kabinetnya tidak berdasarkan balas budi kepada partai politik atau pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam kemenangannya. 

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, Prabowo yang terpilih pada Pilpres 2024 bersama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, akan mempertimbangkan sejumlah hal dalam memilih menteri. 

Dia meyakini, penambahan jumlah kementerian era Prabowo yang diperkirakan akan mencapai 40 hingga 44 kementerian, atau lebih banyak ketimbang era Presiden Jokowi yang sebanyak 34 kementerian, tidak bisa langsung disimpulkan sebagai ajang mengakomodir pihak-pihak yang berkontribusi dalam kemenangannya. 


"Meskipun koalisi Prabowo-Gibran telah menjadi koalisi gemuk yang menyisakan PDIP di luar Pemerintahan, tetapi Prabowo tidak akan tersandera oleh kekuatan politik dalam pembentukan kabinet," ujar Subiran kepada RMOL, pada Senin (16/9). 

Magister ilmu komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mengamati, karakter hingga prinsip kepemimpinan Prabowo terbilang idealis dan strategis, sehingga tidak terlalu pragmatis. 

"Ditambah lagi dengan komitmen visi Indonesia Maju 2045, maka kabinet Prabowo-Gibran akan diarahkan sejarah untuk membentuk zaken kabinet  atau yang biasa disebut sebagai kabinet yang terdiri dari para pakar, atau kabinet profesional," tuturnya. 

Oleh karena itu, penulis buku "Negara Katanya" tersebut meyakini Prabowo akan menyusun kabinet bukan karena balas budi politik semata, tetap juga memikirkan jangka panjang dari keberlangsungan pemerintahan yang alam berjalan sejak akhir 2024 hingga 2029 mendatang. 

"Jadi Prabowo akan mewajibkan partai politik mengirimkan kader terbaiknya untuk masuk kabinet dengan syarat profesional dan pakar di bidang yang akan ditugaskan," katanya.

"Jadi bukan sekedar politik akomodatif apalagi sekedar bagi-bagi kue kekuasaan," tandasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

KPK Segel Sejumlah Lokasi Usai OTT Pemalang

Rabu, 29 Juli 2026 | 11:59

Bupati Pemalang Diduga Terima Uang Proyek hingga Jual Beli Jabatan

Rabu, 29 Juli 2026 | 11:52

Prabowo Minta Pamong Praja Tinggalkan Birokrasi Berbelit, Utamakan Rakyat

Rabu, 29 Juli 2026 | 11:47

Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK Saat Berada di Jakarta

Rabu, 29 Juli 2026 | 11:40

Piala Dunia Dongkrak Penjualan, Coca-Cola Naikkan Target Laba 2026

Rabu, 29 Juli 2026 | 11:34

Naik MRT Jakarta Kini Bisa Pakai Kartu Kredit

Rabu, 29 Juli 2026 | 11:32

Kaesang Punya Loyalis Tapi PSI Belum Tentu Lolos Senayan

Rabu, 29 Juli 2026 | 11:27

Penasihat PWI Pusat Minta Laporan Polisi terhadap Hotman Paris Dilanjutkan

Rabu, 29 Juli 2026 | 11:27

OTT Pemalang, KPK Amankan 21 Orang dan Sita Uang Lebih dari Rp2 Miliar

Rabu, 29 Juli 2026 | 11:26

Prabowo Bangga Lulusan Terbaik IPDN Berasal dari Keluarga Buruh hingga Petani

Rabu, 29 Juli 2026 | 11:15

Selengkapnya