Berita

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto/Net

Politik

Penyusunan Kabinet Prabowo Bukan Soal Bagi-bagi Kekuasaan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 17:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang, diprediksi akan menyusun kabinetnya tidak berdasarkan balas budi kepada partai politik atau pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam kemenangannya. 

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, Prabowo yang terpilih pada Pilpres 2024 bersama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, akan mempertimbangkan sejumlah hal dalam memilih menteri. 

Dia meyakini, penambahan jumlah kementerian era Prabowo yang diperkirakan akan mencapai 40 hingga 44 kementerian, atau lebih banyak ketimbang era Presiden Jokowi yang sebanyak 34 kementerian, tidak bisa langsung disimpulkan sebagai ajang mengakomodir pihak-pihak yang berkontribusi dalam kemenangannya. 


"Meskipun koalisi Prabowo-Gibran telah menjadi koalisi gemuk yang menyisakan PDIP di luar Pemerintahan, tetapi Prabowo tidak akan tersandera oleh kekuatan politik dalam pembentukan kabinet," ujar Subiran kepada RMOL, pada Senin (16/9). 

Magister ilmu komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mengamati, karakter hingga prinsip kepemimpinan Prabowo terbilang idealis dan strategis, sehingga tidak terlalu pragmatis. 

"Ditambah lagi dengan komitmen visi Indonesia Maju 2045, maka kabinet Prabowo-Gibran akan diarahkan sejarah untuk membentuk zaken kabinet  atau yang biasa disebut sebagai kabinet yang terdiri dari para pakar, atau kabinet profesional," tuturnya. 

Oleh karena itu, penulis buku "Negara Katanya" tersebut meyakini Prabowo akan menyusun kabinet bukan karena balas budi politik semata, tetap juga memikirkan jangka panjang dari keberlangsungan pemerintahan yang alam berjalan sejak akhir 2024 hingga 2029 mendatang. 

"Jadi Prabowo akan mewajibkan partai politik mengirimkan kader terbaiknya untuk masuk kabinet dengan syarat profesional dan pakar di bidang yang akan ditugaskan," katanya.

"Jadi bukan sekedar politik akomodatif apalagi sekedar bagi-bagi kue kekuasaan," tandasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya