Berita

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto/Net

Politik

Penyusunan Kabinet Prabowo Bukan Soal Bagi-bagi Kekuasaan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 17:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang, diprediksi akan menyusun kabinetnya tidak berdasarkan balas budi kepada partai politik atau pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam kemenangannya. 

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, Prabowo yang terpilih pada Pilpres 2024 bersama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, akan mempertimbangkan sejumlah hal dalam memilih menteri. 

Dia meyakini, penambahan jumlah kementerian era Prabowo yang diperkirakan akan mencapai 40 hingga 44 kementerian, atau lebih banyak ketimbang era Presiden Jokowi yang sebanyak 34 kementerian, tidak bisa langsung disimpulkan sebagai ajang mengakomodir pihak-pihak yang berkontribusi dalam kemenangannya. 


"Meskipun koalisi Prabowo-Gibran telah menjadi koalisi gemuk yang menyisakan PDIP di luar Pemerintahan, tetapi Prabowo tidak akan tersandera oleh kekuatan politik dalam pembentukan kabinet," ujar Subiran kepada RMOL, pada Senin (16/9). 

Magister ilmu komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mengamati, karakter hingga prinsip kepemimpinan Prabowo terbilang idealis dan strategis, sehingga tidak terlalu pragmatis. 

"Ditambah lagi dengan komitmen visi Indonesia Maju 2045, maka kabinet Prabowo-Gibran akan diarahkan sejarah untuk membentuk zaken kabinet  atau yang biasa disebut sebagai kabinet yang terdiri dari para pakar, atau kabinet profesional," tuturnya. 

Oleh karena itu, penulis buku "Negara Katanya" tersebut meyakini Prabowo akan menyusun kabinet bukan karena balas budi politik semata, tetap juga memikirkan jangka panjang dari keberlangsungan pemerintahan yang alam berjalan sejak akhir 2024 hingga 2029 mendatang. 

"Jadi Prabowo akan mewajibkan partai politik mengirimkan kader terbaiknya untuk masuk kabinet dengan syarat profesional dan pakar di bidang yang akan ditugaskan," katanya.

"Jadi bukan sekedar politik akomodatif apalagi sekedar bagi-bagi kue kekuasaan," tandasnya.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya