Berita

Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto/RMOL

Politik

Aktivis Tolak Kampanye Coblos Semua Cagub di Pilkada Jakarta

SENIN, 16 SEPTEMBER 2024 | 09:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Isu gerakan "Anak Abah tusuk tiga pasangan calon" menjadi polemik dua bulan menjelang pencoblosan Pilkada Jakarta 2024.

"Jangan mutung atau putus asa, dan jangan kampanyekan untuk memilih semua Cagub) dan Cawagub," kata Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin (16/9).

Sugiyanto menilai gagalnya Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024 merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar dan lumrah dalam demokrasi. 


Semua pihak tentu memahami bahwa pencalonan gubernur berasal dari keputusan partai politik (parpol), yang melalui mekanisme internalnya menentukan siapa yang akan diusung.

Kata Sugiyanto, jika Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024, itu bukanlah indikasi adanya tekanan atau sandera politik terhadap partai politik.

"Partai politik memiliki otonomi dalam menentukan calon yang diusung. Semua keputusan parpol didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis, seperti elektabilitas, kapabilitas, dan kesesuaian dengan visi partai," kata Sugiyanto.

Menyatakan bahwa parpol "tersandera" karena tidak mengusung Anies yang memiliki elektabilitas tinggi, tegas Sugiyanto, adalah asumsi yang salah dan tidak beralasan.

Bukti nyata bahwa partai politik tidak mudah tersandera adalah keberanian Nasdem, PKS, dan PKB mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. 

"Langkah ketiga parpol tersebut menunjukkan bahwa partai tidak sedang tersandera," kata Sugiyanto.

Justru, hal ini menegaskan bahwa tingkat kepercayaan diri dan kemampuan partai untuk memainkan peran strategis di panggung nasional sangat besar.






Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya