Berita

Profesor Didik J Rachbini/Repro

Politik

Krisis Makin Dalam Jika Prabowo Ikuti Kebijakan Keuangan Jokowi

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2024 | 20:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan tidak menjalankan kebijakan keuangan negara yang sama dengan pemerintahan Jokowi jika tidak ingin mengalami krisis moneter yang sangat dalam.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina Profesor Didik J Rachbini, dalam acara diskusi virtual bertemakan Warisan Utang Jokowi dan Prospek Pemerintahan Prabowo, Minggu malam (15/9).

“Kalau nanti menjalankan kebijakan yang sama dengan Jokowi, seperti yang dikatakan Faisal Basri insya Allah akan krisis akan lebih dalam krisisnya,” ucap Prof Didik J Rachbini.


Prof Didik J Rachbini menuturkan bahwa utang suatu negara akan berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan lainnya, tidak hanya satu kebijakan keuangan semata. 

“Seluruh keputusan yang dilakukan oleh pejabat negara soal utang ini, akan berpengaruh ke kanan ke kiri. Sehingga syarat dari pengambilan keputusan di domain publik itu harus menyertakan secara demokratis pihak-pihak yang terkait di dalam utang tersebut pembayar pajak yaitu masyarakat,”urainya.

Menurutnya, pemerintah maupun parlemen perlu melakukan check and balances terhadap kebijakan keuangan negara agar keuangan negara tidak mengalami krisis lebih dalam. 

Ia menambahkan, 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, terlihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dijalankan secara otoriter. 

“Sekarang 10 tahun Jokowi berkuasa, pura-pura lugu, pura-pura nggak ngerti apa-apa, tapi ternyata setelah 10 tahun kelihatan. Maka sebenarnya, pemerintahan ini dijalankan secara otoriter oleh Raja Jawa Bukan Raja Sunda,” ucapnya.

Profesor Didik J Rachbini mengatakan bahwa selama ini parlemen tidak mampu menjaga check and balances terkait keuangan negara dan Prabowo akan dibebani oleh utang-utang yang dilahirkan Jokowi.

“Tidak ada satu orang pun lembaga DPR parlemen yang menjaga dengan check and balances keputusan-keputusan itu sehingga hutang kita bisa mencapai 10.000 triliun dan dampaknya untuk bayar bunga saja saya sudah menyebut lima tahun yang lalu itu Jokowi itu raja utang dan akibatnya Prabowo akan mewarisi utang itu,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya