Berita

Profesor Didik J Rachbini/Repro

Politik

Krisis Makin Dalam Jika Prabowo Ikuti Kebijakan Keuangan Jokowi

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2024 | 20:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan tidak menjalankan kebijakan keuangan negara yang sama dengan pemerintahan Jokowi jika tidak ingin mengalami krisis moneter yang sangat dalam.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina Profesor Didik J Rachbini, dalam acara diskusi virtual bertemakan Warisan Utang Jokowi dan Prospek Pemerintahan Prabowo, Minggu malam (15/9).

“Kalau nanti menjalankan kebijakan yang sama dengan Jokowi, seperti yang dikatakan Faisal Basri insya Allah akan krisis akan lebih dalam krisisnya,” ucap Prof Didik J Rachbini.


Prof Didik J Rachbini menuturkan bahwa utang suatu negara akan berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan lainnya, tidak hanya satu kebijakan keuangan semata. 

“Seluruh keputusan yang dilakukan oleh pejabat negara soal utang ini, akan berpengaruh ke kanan ke kiri. Sehingga syarat dari pengambilan keputusan di domain publik itu harus menyertakan secara demokratis pihak-pihak yang terkait di dalam utang tersebut pembayar pajak yaitu masyarakat,”urainya.

Menurutnya, pemerintah maupun parlemen perlu melakukan check and balances terhadap kebijakan keuangan negara agar keuangan negara tidak mengalami krisis lebih dalam. 

Ia menambahkan, 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, terlihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dijalankan secara otoriter. 

“Sekarang 10 tahun Jokowi berkuasa, pura-pura lugu, pura-pura nggak ngerti apa-apa, tapi ternyata setelah 10 tahun kelihatan. Maka sebenarnya, pemerintahan ini dijalankan secara otoriter oleh Raja Jawa Bukan Raja Sunda,” ucapnya.

Profesor Didik J Rachbini mengatakan bahwa selama ini parlemen tidak mampu menjaga check and balances terkait keuangan negara dan Prabowo akan dibebani oleh utang-utang yang dilahirkan Jokowi.

“Tidak ada satu orang pun lembaga DPR parlemen yang menjaga dengan check and balances keputusan-keputusan itu sehingga hutang kita bisa mencapai 10.000 triliun dan dampaknya untuk bayar bunga saja saya sudah menyebut lima tahun yang lalu itu Jokowi itu raja utang dan akibatnya Prabowo akan mewarisi utang itu,” tutupnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Tak Pandang Bulu, Prabowo Akui Serahkan Dadan ke Kejaksaan

Kamis, 17 September 2026 | 12:29

MGBKI Soroti Isu Pendidikan Dokter Spesialis

Kamis, 17 September 2026 | 12:21

Prabowo Tugaskan Bahlil Bahas RUU Migas, SKK Migas Bisa Bubar!

Kamis, 17 September 2026 | 12:15

MNK Rokan Resmi Jadi Pionir Pengembanga Migas Nonkonvensional Indonesia

Kamis, 17 September 2026 | 12:13

Dasco Pastikan Seluruh Parpol Dilibatkan dalam Pembahasan Lanjutan RUU Pemilu

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

Ternyata Prabowo Suka Evidence-Based

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

SMEC Perluas Akses Layanan Kesehatan Mata

Kamis, 17 September 2026 | 11:50

Berjalan Beriringan, Operasi PLTP Tak Pengaruhi Situs Waruga di Tomohon

Kamis, 17 September 2026 | 11:43

Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7: PHKT Genjot Produksi Migas Lampaui Target

Kamis, 17 September 2026 | 11:35

Prabowo Ungkap Bakal Ada Investasi Besar-besaran Masuk RI

Kamis, 17 September 2026 | 11:19

Selengkapnya