Berita

BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini potensi longsor/Ist

Nusantara

10 Wilayah di Jaksel dan Jaktim Berpeluang Longsor pada September

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 02:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sepuluh wilayah yang tersebar di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi mengalami longsor pada September 2024.

Peringatan itu disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melalui akun resmi Instagram @bpbddkijakarta, yang dikutip pada Rabu (11/9).

“Info prakiraan wilayah potensi terjadi tanah longsor di wilayah DKI Jakarta bulan September 2024,” tulis BPBD DKI Jakarta


Menurut BPBD DKI Jakarta, perkiraan ini disusun berdasarkan hasil tumpang susun peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG.

“Prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay),” tulis BPBD DKI.

“Antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG,” sambungnya.

Berdasarkan informasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) disebutkan beberapa daerah di Provinsi DKI Jakarta berada di Zona Menengah.

Pada zona menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal. Terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

 
Sementara pada zona tinggi, gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

“Untuk itu, kepada lurah, camat, dan masyarakat diimbau untuk tetap mengantisipasi adanya potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal,” imbaunya.

Berikut sebaran potensi pergerakan tanah pada bulan September 2024:

Wilayah Jakarta Selatan
1. Kecamatan Cilandak
2. Kecamatan Jagakarsa
3. Kecamatan Kebayoran Baru
4. Kecamatan Kebayoran Lama
5. Kecamatan Mampang Prapatan
6. Kecamatan Pancoran
7. Kecamatan Pasar Minggu
8. Kecamatan Pesanggrahan

Wilayah Jakarta Timur

1. Kecamatan Kramatjati
2. Kecamtan Pasar Rebo.




Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya