Berita

BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini potensi longsor/Ist

Nusantara

10 Wilayah di Jaksel dan Jaktim Berpeluang Longsor pada September

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024 | 02:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sepuluh wilayah yang tersebar di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi mengalami longsor pada September 2024.

Peringatan itu disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melalui akun resmi Instagram @bpbddkijakarta, yang dikutip pada Rabu (11/9).

“Info prakiraan wilayah potensi terjadi tanah longsor di wilayah DKI Jakarta bulan September 2024,” tulis BPBD DKI Jakarta


Menurut BPBD DKI Jakarta, perkiraan ini disusun berdasarkan hasil tumpang susun peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG.

“Prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay),” tulis BPBD DKI.

“Antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG,” sambungnya.

Berdasarkan informasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) disebutkan beberapa daerah di Provinsi DKI Jakarta berada di Zona Menengah.

Pada zona menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal. Terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

 
Sementara pada zona tinggi, gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

“Untuk itu, kepada lurah, camat, dan masyarakat diimbau untuk tetap mengantisipasi adanya potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal,” imbaunya.

Berikut sebaran potensi pergerakan tanah pada bulan September 2024:

Wilayah Jakarta Selatan
1. Kecamatan Cilandak
2. Kecamatan Jagakarsa
3. Kecamatan Kebayoran Baru
4. Kecamatan Kebayoran Lama
5. Kecamatan Mampang Prapatan
6. Kecamatan Pancoran
7. Kecamatan Pasar Minggu
8. Kecamatan Pesanggrahan

Wilayah Jakarta Timur

1. Kecamatan Kramatjati
2. Kecamtan Pasar Rebo.




Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya