Berita

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso/Ist

Politik

Jokowi Berhasil Jaga Kestabilan Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen

SENIN, 09 SEPTEMBER 2024 | 05:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang relatif stabil dan cukup tinggi untuk level rata-rata global, meski terus berhadapan dengan dinamika dan volatilitas dimana inflasi tinggi secara global, suku bunga melonjak 500 basis poin di Amerika Serikat, dan capital outflow serta dolar yang menguat. 
  
Jika dibandingkan berdasarkan data yang ada tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level di atas 5 persen yaitu 5,05 persen pada tahun 2023 dan 5,2 persen di tahun 2024.    

Demikian disampaikan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pesan tertulisnya di Jakarta yang dikutip Senin (9/9).


Menurutnya, ekonomi Indonesia pada Q2-2024 tumbuh sebesar 5,05 persen (YoY), 3,79 persen (QtQ), atau sebesar 5,08 persen (CtC) di Semester I-2024. 
 
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan terkendali di level 2,12 persen pada Agustus 2024," kata Susiwijono.

Sementara, kekuatan ekonomi domestik terus menjadi pendorong utama, terutama melalui Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang memberikan kontribusi total lebih dari 80 persen terhadap PDB.

Sejumlah Leading Indicators Perekonomian Indonesia masih mengindikasikan prospek pertumbuhan yang baik dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di zona Optimis (Juli 2024: 123,4%), sedangkan Indeks Penjualan Riil terus positif (Juli 2024: 4,43%). 

"Meski PMI Manufaktur sedikit mengalami kontraksi (Agustus 2024: 48,9%), namun hal ini sejalan kondisi global yang challenging," kata Moegiarso.

Surplus Neraca Perdagangan terus berlanjut (Juli 2024: 472 juta dolar AS, 51 bulan surplus berturut-turut), dan Cadangan Devisa terus meningkat (Agustus 2024: 150,2 miliar dolar AS).

"Kondisi ini mencerminkan ketahanan ekonomi yang solid," Susiwijono.

Pemerintah menargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN 2024, sebagai landasan pencapaian tujuan jangka panjang 2025-2045 dan titik awal untuk akselerasi pertumbuhan rata-rata sebesar 6%-7% dalam 20 tahun mendatang?.
 
Artinya untuk mencapai target pertumbuhan 2024, maka masih ada gap pertumbuhan sekitar 5.2-5.4 persen yang harus dicapai di Semester II-2024.

Di sisi lain, kata Susiwijono, permintaan dalam negeri masih menjadi kontributor utama pertumbuhan, di tengah lemahnya permintaan global, maka harus dirumuskan stimulus lanjutan untuk mendorong daya beli atau konsumsi masyarakat dan investasi di jangka pendek.
 
Sementara itu, kebijakan maupun strategi Pemerintah dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2024 di antaranya: 1. Pemberian Stimulus berupa PPN DTP untuk Sektor Properti, 2. Pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan 3.Evaluasi PPnBM-DTP Otomotif EV. 

Susiwijono juga mengungkapkan Keberhasilan era Pemerintahan Joko Widodo saat ini adalah penurunan rasio kemiskinan termasuk dalam  kemiskinan ekstrem dan pengangguran. 
 
Berdasarkan data yang ada Pada Maret 2024, Tingkat Ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,379 persen, menurun 0,009 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 sebesar 0,388 dan menurun 0,002 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 persen.
 
Ditambahkannya lagi bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, turun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023.  
 
Penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, turun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023. Penurunan terjadi hampir di seluruh provinsi.

Sedangkan kemiskinan ekstrem (konsumsi <1,90 PPP dolar AS/hari) turun dari 6,18% pada tahun 2014 menjadi 0,83% pada tahun 2024.

Tingkat pengangguran juga turun ke level 4,82 persen pada Februari 2024 (Februari'15= 5,81%) dan terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja sebanyak 3,55 juta orang selama periode Februari 2023 ke Februari 2024.





Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya