Berita

US Steel/Bloomberg

Bisnis

Gedung Putih Berusaha Tolak Akuisisi US Steel oleh Nippon Steel

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2024 | 15:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintahan Joe Biden nampaknya mengisyaratkan untuk menghentikan pengambilalihan United States Steel (US Steel) oleh Nippon Steel, menyusul peninjauan terhadap rencana pengambilalihan oleh perusahaan Jepang tersebut hampir tuntas.

Presiden Joe Biden sendiri berencana menghentikan kesepakatan tersebut. Namun, ia masih menunggu rekomendasi resmi dari Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS). 

Biden mendukung para pendukungnya di serikat pekerja United Steelworkers yang menentang pengambilalihan tersebut. Keberatan Biden beralasan, sebab US Steel berkantor pusat di negara bagian Pennsylvania dan merupakan simbol kekuatan industri Pittsburgh di tahun pemilihan ketika Partai Republik dan Demokrat sama-sama menjanjikan lebih banyak pekerjaan manufaktur dalam negeri.


Senada, Wakil Presiden Kamala Harris, calon dari Partai Demokrat, menentang kesepakatan tersebut minggu ini. 

Sama halnya dengan Mantan Presiden Donald Trump, calon dari Partai Republik, yan mengatakan ia akan memblokir penggabungan tersebut jika ia masih menjabat di Gedung Putih.

Saham US Steel anjlok sebanyak 24 persen di New York setelah berita tentang rencana Biden ini tersiar.

Lowongan kerja di AS turun pada bulan Juli ke level terendah sejak awal tahun 2021 karena meningkatnya jumlah pemecatan perusahaan. 

Penurunan posisi yang tersedia bertepatan dengan data terbaru yang menunjukkan melemahnya pasar tenaga kerja, yang meskipun merupakan bagian dari resep soft landing ekonomi telah meningkatkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve telah menunggu terlalu lama untuk menurunkan suku bunga.

Investigasi CFIUS terkenal sangat rahasia, dengan sedikit petunjuk publik tentang kemajuan atau kronologi. 

CFIUS adalah panel pejabat pemerintah yang meninjau proposal oleh entitas asing untuk membeli perusahaan atau properti di AS. Panel ini diketuai oleh Departemen Keuangan, tetapi juga mencakup anggota dari Departemen Luar Negeri, Pertahanan, Kehakiman, Perdagangan, Energi, dan Keamanan Dalam Negeri. 

Terakhir kali seorang presiden AS menggunakan CFIUS untuk memblokir kesepakatan adalah pada bulan Mei, ketika Biden memerintahkan perusahaan kripto Tiongkok untuk menjual dan mengosongkan tanah di dekat pangkalan angkatan udara AS. Sebelum itu, hanya tujuh kesepakatan yang pernah diblokir. 

Jika kesepakatan Nippon Steel berhasil diblokir, nasib US Steel masih belum jelas. Perusahaan tersebut memperingatkan, kegagalan menyelesaikan kesepakatan tersebut akan membahayakan ribuan pekerjaan dan memaksa perusahaan untuk meninggalkan beberapa fasilitas, termasuk yang ada di Pennsylvania, dan bahkan berpotensi memindahkan kantor pusatnya dari Pittsburgh.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya