Berita

US Steel/Bloomberg

Bisnis

Gedung Putih Berusaha Tolak Akuisisi US Steel oleh Nippon Steel

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2024 | 15:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintahan Joe Biden nampaknya mengisyaratkan untuk menghentikan pengambilalihan United States Steel (US Steel) oleh Nippon Steel, menyusul peninjauan terhadap rencana pengambilalihan oleh perusahaan Jepang tersebut hampir tuntas.

Presiden Joe Biden sendiri berencana menghentikan kesepakatan tersebut. Namun, ia masih menunggu rekomendasi resmi dari Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS). 

Biden mendukung para pendukungnya di serikat pekerja United Steelworkers yang menentang pengambilalihan tersebut. Keberatan Biden beralasan, sebab US Steel berkantor pusat di negara bagian Pennsylvania dan merupakan simbol kekuatan industri Pittsburgh di tahun pemilihan ketika Partai Republik dan Demokrat sama-sama menjanjikan lebih banyak pekerjaan manufaktur dalam negeri.


Senada, Wakil Presiden Kamala Harris, calon dari Partai Demokrat, menentang kesepakatan tersebut minggu ini. 

Sama halnya dengan Mantan Presiden Donald Trump, calon dari Partai Republik, yan mengatakan ia akan memblokir penggabungan tersebut jika ia masih menjabat di Gedung Putih.

Saham US Steel anjlok sebanyak 24 persen di New York setelah berita tentang rencana Biden ini tersiar.

Lowongan kerja di AS turun pada bulan Juli ke level terendah sejak awal tahun 2021 karena meningkatnya jumlah pemecatan perusahaan. 

Penurunan posisi yang tersedia bertepatan dengan data terbaru yang menunjukkan melemahnya pasar tenaga kerja, yang meskipun merupakan bagian dari resep soft landing ekonomi telah meningkatkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve telah menunggu terlalu lama untuk menurunkan suku bunga.

Investigasi CFIUS terkenal sangat rahasia, dengan sedikit petunjuk publik tentang kemajuan atau kronologi. 

CFIUS adalah panel pejabat pemerintah yang meninjau proposal oleh entitas asing untuk membeli perusahaan atau properti di AS. Panel ini diketuai oleh Departemen Keuangan, tetapi juga mencakup anggota dari Departemen Luar Negeri, Pertahanan, Kehakiman, Perdagangan, Energi, dan Keamanan Dalam Negeri. 

Terakhir kali seorang presiden AS menggunakan CFIUS untuk memblokir kesepakatan adalah pada bulan Mei, ketika Biden memerintahkan perusahaan kripto Tiongkok untuk menjual dan mengosongkan tanah di dekat pangkalan angkatan udara AS. Sebelum itu, hanya tujuh kesepakatan yang pernah diblokir. 

Jika kesepakatan Nippon Steel berhasil diblokir, nasib US Steel masih belum jelas. Perusahaan tersebut memperingatkan, kegagalan menyelesaikan kesepakatan tersebut akan membahayakan ribuan pekerjaan dan memaksa perusahaan untuk meninggalkan beberapa fasilitas, termasuk yang ada di Pennsylvania, dan bahkan berpotensi memindahkan kantor pusatnya dari Pittsburgh.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya