Berita

US Steel/Bloomberg

Bisnis

Gedung Putih Berusaha Tolak Akuisisi US Steel oleh Nippon Steel

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2024 | 15:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintahan Joe Biden nampaknya mengisyaratkan untuk menghentikan pengambilalihan United States Steel (US Steel) oleh Nippon Steel, menyusul peninjauan terhadap rencana pengambilalihan oleh perusahaan Jepang tersebut hampir tuntas.

Presiden Joe Biden sendiri berencana menghentikan kesepakatan tersebut. Namun, ia masih menunggu rekomendasi resmi dari Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS). 

Biden mendukung para pendukungnya di serikat pekerja United Steelworkers yang menentang pengambilalihan tersebut. Keberatan Biden beralasan, sebab US Steel berkantor pusat di negara bagian Pennsylvania dan merupakan simbol kekuatan industri Pittsburgh di tahun pemilihan ketika Partai Republik dan Demokrat sama-sama menjanjikan lebih banyak pekerjaan manufaktur dalam negeri.


Senada, Wakil Presiden Kamala Harris, calon dari Partai Demokrat, menentang kesepakatan tersebut minggu ini. 

Sama halnya dengan Mantan Presiden Donald Trump, calon dari Partai Republik, yan mengatakan ia akan memblokir penggabungan tersebut jika ia masih menjabat di Gedung Putih.

Saham US Steel anjlok sebanyak 24 persen di New York setelah berita tentang rencana Biden ini tersiar.

Lowongan kerja di AS turun pada bulan Juli ke level terendah sejak awal tahun 2021 karena meningkatnya jumlah pemecatan perusahaan. 

Penurunan posisi yang tersedia bertepatan dengan data terbaru yang menunjukkan melemahnya pasar tenaga kerja, yang meskipun merupakan bagian dari resep soft landing ekonomi telah meningkatkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve telah menunggu terlalu lama untuk menurunkan suku bunga.

Investigasi CFIUS terkenal sangat rahasia, dengan sedikit petunjuk publik tentang kemajuan atau kronologi. 

CFIUS adalah panel pejabat pemerintah yang meninjau proposal oleh entitas asing untuk membeli perusahaan atau properti di AS. Panel ini diketuai oleh Departemen Keuangan, tetapi juga mencakup anggota dari Departemen Luar Negeri, Pertahanan, Kehakiman, Perdagangan, Energi, dan Keamanan Dalam Negeri. 

Terakhir kali seorang presiden AS menggunakan CFIUS untuk memblokir kesepakatan adalah pada bulan Mei, ketika Biden memerintahkan perusahaan kripto Tiongkok untuk menjual dan mengosongkan tanah di dekat pangkalan angkatan udara AS. Sebelum itu, hanya tujuh kesepakatan yang pernah diblokir. 

Jika kesepakatan Nippon Steel berhasil diblokir, nasib US Steel masih belum jelas. Perusahaan tersebut memperingatkan, kegagalan menyelesaikan kesepakatan tersebut akan membahayakan ribuan pekerjaan dan memaksa perusahaan untuk meninggalkan beberapa fasilitas, termasuk yang ada di Pennsylvania, dan bahkan berpotensi memindahkan kantor pusatnya dari Pittsburgh.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya