Presiden Jokowi bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto di IKN, Kalimantan Timur/Ist
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diyakini tidak akan menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini tercermin dari menurunnya anggaran IKN secara drastis dalam RAPBN 2025, yang hanya disiapkan sebesar Rp143,1 miliar.
Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan anggaran pembangunan IKN dalam APBN 2024 sebesar Rp42,5 triliun.
Researcher Center of Digital Economy and SMEs INDEF Izzudin Al Farras mengatakan penurunan anggaran IKN di RAPBN 2025 ini menggambarkan prioritas anggaran pemerintah.
"Setidaknya di RAPBN (2025) turun drastis, maka bisa kita baca prioritas pembangunan ke depan itu IKN tidak lagi seperti beberapa tahun terakhir," katanya dalam Diskusi Publik INDEF secara virtual, Minggu (18/8).
"Mungkin (pembangunan IKN) masih lanjut, tapi tidak full capacity, seperti beberapa tahun terakhir karena anggarannya turun jauh untuk tahun depan (2025)," sambung Izzudin, dikutip Senin (19/8).
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan sendiri tercatat telah menggelontorkan anggaran Rp75 triliun sejak 2022-2024 untuk membangun IKN Nusantara. Dengan rincian Rp5,5 triliun di 2022, sementara di 2023 sebesar Rp27 triliun, dan sisanya, Rp42,5 triliun di tahun 2024.
"Jadi, IKN bukan prioritas utama dalam anggaran-anggaran selanjutnya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri menyebut angka tersebut hanya acuan dasar atau baseline. Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya memiliki wewenang untuk menyesuaikan anggaran tersebut sesuai dengan prioritas yang ditetapkan bersama kabinetnya.
"Semuanya di-baseline-kan karena untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk tentukan, sesuaikan, dengan prioritas dengan kabinetnya," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor DJP, Jumat (16/8).
