Berita

Anggota MPO Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sumut, DR. Teguh Santosa/Repro

Politik

Buntut Larangan Paskibraka Berjilbab, Kepala BPIP Yudian Wahyudi Dituntut Mundur

JUMAT, 16 AGUSTUS 2024 | 02:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sosok Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, tengah jadi sorotan masyarakat usai menerapkan aturan yang melarang anggota Paskibraka putri berjilbab untuk membuka jilbab mereka pada saat upacara pengukuhan Paskibraka juga upacara pengibaran dan penurunan bendera di IKN.

Meski akhirnya Yudian menyampaikan permintaan maaf, tuntutan agar dia mundur dari jabatannya tetap kencang disuarakan masyarakat.

Salah satu pihak yang mendesak Yudian mundur adalah Anggota Majelis Pembina Organisasi (MPO) Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sumatera Utara, DR. Teguh Santosa.

"Saya kira (Yudian) memang harus mundur. Dia sudah mengakui salah. Dan Kantor Presiden juga sudah mengatakan itu salah. Sekarang sudah diperbolehkan adik-adik ini yang sebelumnya (dilarang) memakai jilbab, kembali memakai jilbab," ucap Teguh dalam dialog di Nusantara TV, Kamis (15/8).

Teguh yang merupakan purna Paskibraka Sumatera Utara tahun 1992 ini juga menyebut Yudian sudah beberapa kali menyampaikan narasi yang kontroversial di  tengah masyarakat. Misalnya, Yudian pernah mengatakan agama adalah musuh terbesar bagi Pancasila.

"Seolah-olah Indonesia ini baru ada setelah dia menjadi Kepala BPIP, seolah-olah diskursus mengenai kebangsaan, Pancasila, kesatuan, persatuan (baru terjadi)," tutur Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

"Saya baca SK 35/2024 (tentang tampang Paskibraka yang dikeluarkan Kepala BPIP), di situ tidak ada kata-kata larangan berhijab," sambung Pengurus Pusat PP Muhammadiyah ini.

Teguh pun mengkritisi penjelasan Yudian mengenai pelarangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri. Menurut Yudian, pelarangan itu untuk melindungi keberagaman. 

"Menurut saya ini inkonsisten. Kalau memang melindungi keberagaman, kasih tempat dong," tegasnya.

"Kalau menggunakan jilbab, adik-adik kita yang pakai seragam ini dianggap mengganggu kebhinnekaan, berapa banyak ibu-ibu tentara dan ibu-ibu polisi yang pakai jilbab. Berarti (mereka) bisa didefinisikan seperti itu (tidak sejalan dengan Pancasila)," kata dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta ini. 

Fakta Sejarah


Hal lain yang disampaikan Teguh Santosa adalah soal pengabaian fakta sejarah bahwa agama berperan besar dalam pembentukan nasionalisme Indonesia dan mengobarkan api kemerdekaan. 

Dia mengutip sejarawan Amerika Serikat, George McTurnan Kahin, yang mengatakan bahwa tulang punggung kebangsaan dan revolusi Indonesia ada dua, yakni bahasa Melayu pasar yang kini berkembang menjadi bahasa Indonesia, dan agama. 

Kahin mengikuti dari dekat jalannya revolusi kemerdekaan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan dibacakan. 

“Kebangsaan Indonesia ditempa di rumah-rumah ibadah, di masjid, di gereja, di kuil, di wihara,” ujar Teguh lagi.

Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) ini juga mengatakan fakta sejarah lain adalah bendera pusaka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati yang mengenakan kerudung dan merupakan putri pemimpin Muhammadiyah di Bengkulu. 

“Apakah Yudian memang ingin memisahkan agama dari Pancasila?” tanya Teguh.

Teguh melanjutkan, sudah sepantasnya Kepala BPIP yang telah beberapa kali memunculkan narasi negatif dan menghebohkan ini untuk diganti.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

Kepala Daerah Tidak Ikut Retret: Petugas Partai atau Petugas Rakyat, Jangan Ada Negara Dalam Negara

Minggu, 23 Februari 2025 | 01:27

Ketua DPRA Tuding SK Plt Sekda Permainan Wagub dan Bendahara Gerindra Aceh

Minggu, 23 Februari 2025 | 01:01

Tumbang di Kandang, Arsenal Gagal Dekati Liverpool

Minggu, 23 Februari 2025 | 00:43

KPK Harus Proses Kasus Dugaan Korupsi Jokowi dan Keluarga, Jangan Dipetieskan

Minggu, 23 Februari 2025 | 00:23

Iwakum: Pelaku Doxing terhadap Wartawan Bisa Dijerat Pidana

Sabtu, 22 Februari 2025 | 23:59

Langkah Bupati Brebes Ikut Retret ke Magelang Tuai Apresiasi

Sabtu, 22 Februari 2025 | 23:54

Tak Hanya Langka, Isi Gas LPG 3 Kg di Pagar Alam Diduga Dikurangi

Sabtu, 22 Februari 2025 | 23:42

Dari #KaburAjaDulu hingga #IndonesiaGelap: Belajar dari Bangladesh

Sabtu, 22 Februari 2025 | 23:21

Wartawan Jaksel Pererat Solidaritas Lewat Olahraga

Sabtu, 22 Februari 2025 | 22:58

PLN dan Wuling Siapkan Layanan Home Charging Praktis dan Cepat, Hanya 7 Hari

Sabtu, 22 Februari 2025 | 22:34

Selengkapnya