Berita

Dari kiri-kanan, Praswad Nugraha, Saor Siagian, Busryo Muqoddas, Saut Situmorang, dan Abdullah Hehamahua di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8)/RMOL

Hukum

Tambang Blok Medan Bobby-Kahiang Bukti Reinkarnasi KKN di Istana

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 18:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010-2014, Busyro Muqoddas menyebut bahwa saat ini terjadi reinkarnasi nepotisme, yakni dinasti politik nepotisme di lingkungan Istana Negara. 

Untuk itu, KPK diminta untuk menindaklanjuti kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) "Blok Medan".

Hal tersebut disampaikan Busyro usai menemui Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango bersama beberapa mantan pimpinan KPK lainnya, yakni Saut Situmorang, Bambang Widjojanto, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, serta mantan pegawai KPK dan pegiat antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).


Dalam pertemuan selama 2,5 jam itu kata Busyro, mereka menyoroti beberapa kasus yang sensitif.

"Tapi khusus itu kami diskusikan itu tidak lepas dari persoalan-persoalan politik yang episentrum politiknya ada di Istana Negara. Apalagi kita membaca di Istana Negara itu sudah ada proses reinkarnasi nepotisme yang dulu di era Orde Baru sudah dilarang di dalam salah satu Tap MPR, sekarang malah mengalami pembangkitan kembali secara lebih mengeras, yaitu dinasti politik nepotisme," kata Busyro kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu sore (14/8).

Akibat dinasti politik nepotisme itu, kata Busyro, berefek langsung maupun tidak langsung terhadap proses-proses penegakan hukum di Indonesia.

"Yang terkait dengan KPK, ada tiga hal yang nanti secara rinci akan disampaikan Pak Abdullah dan lain-lain. Yang tiga hal itu singkatnya tentang Blok Medan. Yang kedua tentang proses seleksi pimpinan KPK yang menyangkut kriteria yang seharusnya dipertimbangkan oleh Pansel maupun juga KPK. Karena KPK berkepentingan untuk itu, yaitu menyangkut etika. Dan yang ketiga tentang status Firli Bahuri," jelasnya.

Ketiga hal tersebut, lanjut dia, tidak lepas korelasinya dengan kultur, proses, dan mekanisme politik yang imperium penjungkirbalikannya secara tatanan moral etika negara yang justru bersumber dari Istana Negara.

"Oleh karena itu tadi kami dengan Pak Nawawi. Beliau terbuka, terbuka sekali, dan perhatian sekali dengan apa yang kami sampaikan, dan akan ditindak lanjuti," pungkas Busyro.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya