Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat meninjau PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) di Bontang, Selasa (13/8)/Ist

Politik

Tinjau Pupuk Kaltim, Airlangga: Tidak Ada Revolusi Pertanian Tanpa Pupuk

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 18:05 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Industri, lembaga penelitian, dan Kementerian/Lembaga terkait diminta melakukan revitalisasi infrastruktur industri pupuk lebih modern agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kolaborasi antar lembaga penting diperkuat dalam rangka menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.

“Tujuan membangun pabrik pupuk bukan untuk petrokimia, tapi untuk (produksi) beras. Tidak ada revolusi pertanian tanpa pupuk," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/8).

Menko Airlangga pun telah meninjau langsung produksi pupuk di PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), Kota Bontang, Selasa kemarin (13/8). Pada kesempatan tersebut, Airlangga mengapresiasi peran penting Pupuk Kaltim dalam mendukung kebijakan pupuk nasional.

“Saya yakin kita akan bisa menjadi negara pertama di Asia Pasifik (yang memproduksi) green fertilizer terbesar. Jadi, itu mungkin tantangan ke depan sesuai rencana transisi energi,” lanjut Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, sumber energi dunia di masa depan mengarah kepada hidrogen, tetapi Indonesia juga kuat karena punya kemampuan untuk ammonia. Kekuatan ammonia inilah yang perlu didorong karena di beberapa negara sudah menggunakan 20 persen ammonia untuk batu bara.

Jadi kombinasi antara ammonia dan carbon capture and storage akan membuat kita punya green energy. Tujuan kita kan emisi menuju nol, bukan menghapus (sumber) energi kuat yang sudah ada di Indonesia," sambung Airlangga.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton. Volume ini naik dari alokasi awal pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton.

Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga ditambahkan sebesar Rp7,1 triliun dari nilai awal Rp26,68 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp33,78 triliun.


Populer

KPK Dapat Petunjuk Dugaan Suap PAW PDIP dari Buku Hasto

Kamis, 08 Agustus 2024 | 19:35

BHS Kritisi Usul Muhadjir soal Opsi Nasi Jagung di Program Makan Gratis

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:44

Pengamat: Intervensi Kekuasaan Penyebab Airlangga Mundur

Minggu, 11 Agustus 2024 | 19:13

Jokowi Makin Kasar

Senin, 05 Agustus 2024 | 08:42

Fuad Bawazier Ngaku Diperas Rp4 Miliar

Kamis, 08 Agustus 2024 | 12:41

PKS Harus Ikhlas Terima PDIP Bergabung Usung Anies

Senin, 12 Agustus 2024 | 08:18

Buruh dan Penjual Warung Ini Beberkan Biaya Masuk Akpol

Senin, 05 Agustus 2024 | 00:33

UPDATE

DPR Endus Upaya Diskriminatif dalam Pelarangan Paskibraka Berhijab

Rabu, 14 Agustus 2024 | 16:03

Dasco Ungkap Tiga Parpol Baru Gabung KIM

Rabu, 14 Agustus 2024 | 15:56

Paskibraka Copot Hijab Mundur ke Zaman Orba

Rabu, 14 Agustus 2024 | 15:48

BPKH Resmikan Kampung Haji di Sukabumi Untuk 129 Keluarga Terdampak Bencana Longsor

Rabu, 14 Agustus 2024 | 15:40

Jokowi Tunggangi Golkar untuk Amankan Gibran

Rabu, 14 Agustus 2024 | 15:17

Imigrasi Usul Bentuk Pusat Koordinasi AMICF

Rabu, 14 Agustus 2024 | 14:59

Tukang Kayu Ingin Langgengkan Kekuasaan Seumur Hidup

Rabu, 14 Agustus 2024 | 14:56

Sosok "S" Pendamping RK Diumumkan Sehari Setelah HUT Kemerdekaan

Rabu, 14 Agustus 2024 | 14:51

Menteri dan Ribuan Pemukim Israel Serbu Masjid Al-Aqsa

Rabu, 14 Agustus 2024 | 14:45

Para Pedagang Mau Gugat Larangan Jual Rokok Eceran ke MA

Rabu, 14 Agustus 2024 | 14:44

Selengkapnya