Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat meninjau PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) di Bontang, Selasa (13/8)/Ist

Politik

Tinjau Pupuk Kaltim, Airlangga: Tidak Ada Revolusi Pertanian Tanpa Pupuk

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 18:05 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Industri, lembaga penelitian, dan Kementerian/Lembaga terkait diminta melakukan revitalisasi infrastruktur industri pupuk lebih modern agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kolaborasi antar lembaga penting diperkuat dalam rangka menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.

“Tujuan membangun pabrik pupuk bukan untuk petrokimia, tapi untuk (produksi) beras. Tidak ada revolusi pertanian tanpa pupuk," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/8).


Menko Airlangga pun telah meninjau langsung produksi pupuk di PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), Kota Bontang, Selasa kemarin (13/8). Pada kesempatan tersebut, Airlangga mengapresiasi peran penting Pupuk Kaltim dalam mendukung kebijakan pupuk nasional.

“Saya yakin kita akan bisa menjadi negara pertama di Asia Pasifik (yang memproduksi) green fertilizer terbesar. Jadi, itu mungkin tantangan ke depan sesuai rencana transisi energi,” lanjut Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, sumber energi dunia di masa depan mengarah kepada hidrogen, tetapi Indonesia juga kuat karena punya kemampuan untuk ammonia. Kekuatan ammonia inilah yang perlu didorong karena di beberapa negara sudah menggunakan 20 persen ammonia untuk batu bara.

Jadi kombinasi antara ammonia dan carbon capture and storage akan membuat kita punya green energy. Tujuan kita kan emisi menuju nol, bukan menghapus (sumber) energi kuat yang sudah ada di Indonesia," sambung Airlangga.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton. Volume ini naik dari alokasi awal pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton.

Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga ditambahkan sebesar Rp7,1 triliun dari nilai awal Rp26,68 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp33,78 triliun.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya