Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat meninjau PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) di Bontang, Selasa (13/8)/Ist

Politik

Tinjau Pupuk Kaltim, Airlangga: Tidak Ada Revolusi Pertanian Tanpa Pupuk

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 18:05 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Industri, lembaga penelitian, dan Kementerian/Lembaga terkait diminta melakukan revitalisasi infrastruktur industri pupuk lebih modern agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kolaborasi antar lembaga penting diperkuat dalam rangka menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.

“Tujuan membangun pabrik pupuk bukan untuk petrokimia, tapi untuk (produksi) beras. Tidak ada revolusi pertanian tanpa pupuk," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/8).


Menko Airlangga pun telah meninjau langsung produksi pupuk di PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), Kota Bontang, Selasa kemarin (13/8). Pada kesempatan tersebut, Airlangga mengapresiasi peran penting Pupuk Kaltim dalam mendukung kebijakan pupuk nasional.

“Saya yakin kita akan bisa menjadi negara pertama di Asia Pasifik (yang memproduksi) green fertilizer terbesar. Jadi, itu mungkin tantangan ke depan sesuai rencana transisi energi,” lanjut Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, sumber energi dunia di masa depan mengarah kepada hidrogen, tetapi Indonesia juga kuat karena punya kemampuan untuk ammonia. Kekuatan ammonia inilah yang perlu didorong karena di beberapa negara sudah menggunakan 20 persen ammonia untuk batu bara.

Jadi kombinasi antara ammonia dan carbon capture and storage akan membuat kita punya green energy. Tujuan kita kan emisi menuju nol, bukan menghapus (sumber) energi kuat yang sudah ada di Indonesia," sambung Airlangga.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton. Volume ini naik dari alokasi awal pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton.

Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga ditambahkan sebesar Rp7,1 triliun dari nilai awal Rp26,68 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp33,78 triliun.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya