Berita

Jumpa media 98 Melawan bertemakan "Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat/RMOL

Politik

Politik Sandera Terjadi Akibat Kehidupan Politik Koruptif

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 17:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politik sandera yang terindikasi dimainkan penguasa disebabkan budaya koruptif yang terjadi di sejumlah elite partai politik.

Aktivis 98 Usman Hamid mengatakan, secara struktural kehidupan politik di Indonesia rentan terhadap sikap koruptif para elite partai politik. Kondisi ini  tentunya menjadi bumerang bagi partai politik. 

“Secara struktural kehidupan politik Indonesia ini memiliki korupsi yang sangat sistemik,” kata Usman Hamid dalam jumpa media 98 Melawan bertajuk "Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar" di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini menambahkan, dalam catatan transparansi internasional, indeks persepsi korupsi di Indonesia terdapat dua sektor yang paling korup. Pertama adalah korupsi politik. 

“Korupsi di sektor politik itu partai politik memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah, bahkan terendah. Itu mungkin sebabnya Jokowi begitu percaya diri untuk melawan partai-partai politik dengan cara-caranya dengan menghalalkan segala cara,” kata Usman.

“Problem struktural seperti ini yang saya kira membuat banyak orang tidak berani melawan Jokowi karena tersandera oleh korupsi politik. Demikian pula dengan lembaga-lembaga politik,” sambungnya.

Kedua, korupsi di sektor penegak hukum. Korupsi di tubuh penegak hukum inilah yang membuat aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan menjadi begitu mudah untuk digunakan sebagai alat lawan-lawan politik.

“Nah kalau sudah demikian halnya, saya kira ongkosnya sudah terlalu besar. Jokowi tampaknya melakukan ini sebagai bagian dari keinginan politik terbesarnya untuk tetap berkuasa di Indonesia dalam masa-masa ke depan,” tutupnya.



Populer

KPK Dapat Petunjuk Dugaan Suap PAW PDIP dari Buku Hasto

Kamis, 08 Agustus 2024 | 19:35

Edi Slamet Irianto, Kandidat Kepala BPN Berjuluk Hand of Midas

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 11:32

Putra Putri TNI-Polri Minta Polisi Tangkap Alvin Lim

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 02:24

BHS Kritisi Usul Muhadjir soal Opsi Nasi Jagung di Program Makan Gratis

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:44

Pengamat: Intervensi Kekuasaan Penyebab Airlangga Mundur

Minggu, 11 Agustus 2024 | 19:13

Jokowi Makin Kasar

Senin, 05 Agustus 2024 | 08:42

Fuad Bawazier Ngaku Diperas Rp4 Miliar

Kamis, 08 Agustus 2024 | 12:41

UPDATE

Suhartoyo Tidak Sah Jabat Ketua MK, Anwar Usman Menang Gugatan

Selasa, 13 Agustus 2024 | 20:03

RK Tegaskan Pendamping Tetap Inisial S dari KIM Plus

Selasa, 13 Agustus 2024 | 20:00

Tak Ada Perubahan, RK Siap Berlaga di Pilkada Jakarta

Selasa, 13 Agustus 2024 | 19:52

DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas WNA Penambang Liar

Selasa, 13 Agustus 2024 | 19:45

Dipimpin Lodewijk, Rapat Pleno Golkar Digelar Musyawarah Mufakat

Selasa, 13 Agustus 2024 | 19:35

Polri Wujudkan 'BETAH' pada Seleksi Sespim dan Alih Golongan

Selasa, 13 Agustus 2024 | 19:29

Prof Jimly: Pleno Golkar Harus Tolak Pengunduran Diri Airlangga

Selasa, 13 Agustus 2024 | 19:26

Jadi Calon Kuat Plt Ketum Golkar, AGK Merendah

Selasa, 13 Agustus 2024 | 19:11

Tersangka Baru Korupsi Timah Menangis Ditahan Kejagung: Saya Nggak Salah

Selasa, 13 Agustus 2024 | 18:52

KPK Anggap Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Supian Hadi

Selasa, 13 Agustus 2024 | 18:52

Selengkapnya