Berita

Jumpa media 98 Melawan bertemakan "Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat/RMOL

Politik

Politik Sandera Terjadi Akibat Kehidupan Politik Koruptif

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 17:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politik sandera yang terindikasi dimainkan penguasa disebabkan budaya koruptif yang terjadi di sejumlah elite partai politik.

Aktivis 98 Usman Hamid mengatakan, secara struktural kehidupan politik di Indonesia rentan terhadap sikap koruptif para elite partai politik. Kondisi ini  tentunya menjadi bumerang bagi partai politik. 

“Secara struktural kehidupan politik Indonesia ini memiliki korupsi yang sangat sistemik,” kata Usman Hamid dalam jumpa media 98 Melawan bertajuk "Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar" di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).


Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini menambahkan, dalam catatan transparansi internasional, indeks persepsi korupsi di Indonesia terdapat dua sektor yang paling korup. Pertama adalah korupsi politik. 

“Korupsi di sektor politik itu partai politik memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah, bahkan terendah. Itu mungkin sebabnya Jokowi begitu percaya diri untuk melawan partai-partai politik dengan cara-caranya dengan menghalalkan segala cara,” kata Usman.

“Problem struktural seperti ini yang saya kira membuat banyak orang tidak berani melawan Jokowi karena tersandera oleh korupsi politik. Demikian pula dengan lembaga-lembaga politik,” sambungnya.

Kedua, korupsi di sektor penegak hukum. Korupsi di tubuh penegak hukum inilah yang membuat aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan menjadi begitu mudah untuk digunakan sebagai alat lawan-lawan politik.

“Nah kalau sudah demikian halnya, saya kira ongkosnya sudah terlalu besar. Jokowi tampaknya melakukan ini sebagai bagian dari keinginan politik terbesarnya untuk tetap berkuasa di Indonesia dalam masa-masa ke depan,” tutupnya.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya