Berita

Jumpa media 98 Melawan bertemakan "Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat/RMOL

Politik

Politik Sandera Terjadi Akibat Kehidupan Politik Koruptif

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 17:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politik sandera yang terindikasi dimainkan penguasa disebabkan budaya koruptif yang terjadi di sejumlah elite partai politik.

Aktivis 98 Usman Hamid mengatakan, secara struktural kehidupan politik di Indonesia rentan terhadap sikap koruptif para elite partai politik. Kondisi ini  tentunya menjadi bumerang bagi partai politik. 

“Secara struktural kehidupan politik Indonesia ini memiliki korupsi yang sangat sistemik,” kata Usman Hamid dalam jumpa media 98 Melawan bertajuk "Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar" di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).


Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini menambahkan, dalam catatan transparansi internasional, indeks persepsi korupsi di Indonesia terdapat dua sektor yang paling korup. Pertama adalah korupsi politik. 

“Korupsi di sektor politik itu partai politik memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah, bahkan terendah. Itu mungkin sebabnya Jokowi begitu percaya diri untuk melawan partai-partai politik dengan cara-caranya dengan menghalalkan segala cara,” kata Usman.

“Problem struktural seperti ini yang saya kira membuat banyak orang tidak berani melawan Jokowi karena tersandera oleh korupsi politik. Demikian pula dengan lembaga-lembaga politik,” sambungnya.

Kedua, korupsi di sektor penegak hukum. Korupsi di tubuh penegak hukum inilah yang membuat aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan menjadi begitu mudah untuk digunakan sebagai alat lawan-lawan politik.

“Nah kalau sudah demikian halnya, saya kira ongkosnya sudah terlalu besar. Jokowi tampaknya melakukan ini sebagai bagian dari keinginan politik terbesarnya untuk tetap berkuasa di Indonesia dalam masa-masa ke depan,” tutupnya.



Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya