Berita

Jumpa media 98 Melawan bertemakan "Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat/RMOL

Politik

Politik Sandera Terjadi Akibat Kehidupan Politik Koruptif

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 17:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politik sandera yang terindikasi dimainkan penguasa disebabkan budaya koruptif yang terjadi di sejumlah elite partai politik.

Aktivis 98 Usman Hamid mengatakan, secara struktural kehidupan politik di Indonesia rentan terhadap sikap koruptif para elite partai politik. Kondisi ini  tentunya menjadi bumerang bagi partai politik. 

“Secara struktural kehidupan politik Indonesia ini memiliki korupsi yang sangat sistemik,” kata Usman Hamid dalam jumpa media 98 Melawan bertajuk "Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar" di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).


Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini menambahkan, dalam catatan transparansi internasional, indeks persepsi korupsi di Indonesia terdapat dua sektor yang paling korup. Pertama adalah korupsi politik. 

“Korupsi di sektor politik itu partai politik memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah, bahkan terendah. Itu mungkin sebabnya Jokowi begitu percaya diri untuk melawan partai-partai politik dengan cara-caranya dengan menghalalkan segala cara,” kata Usman.

“Problem struktural seperti ini yang saya kira membuat banyak orang tidak berani melawan Jokowi karena tersandera oleh korupsi politik. Demikian pula dengan lembaga-lembaga politik,” sambungnya.

Kedua, korupsi di sektor penegak hukum. Korupsi di tubuh penegak hukum inilah yang membuat aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan menjadi begitu mudah untuk digunakan sebagai alat lawan-lawan politik.

“Nah kalau sudah demikian halnya, saya kira ongkosnya sudah terlalu besar. Jokowi tampaknya melakukan ini sebagai bagian dari keinginan politik terbesarnya untuk tetap berkuasa di Indonesia dalam masa-masa ke depan,” tutupnya.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya