Berita

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Galeri Nasional, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (8/8)/RMOL

Politik

PDIP Endus Aroma Tidak Sehat di Balik Upaya Penjegalan Anies

JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 02:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons dugaan penjegalan Anies Baswedan maju di pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menuturkan, demokrasi akan menjadi tidak sehat jika ada pihak tertentu menjegal warga negara lainnya untuk bisa maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. 

"Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto menjawab wartawan saat ditemui di sela-sela mendampingi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Galeri Nasional, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (8/8). 


Hasto mewanti-wanti semua pihak agar bisa menjaga demokratisasi pada Pilkada Serentak 2024. Sebab menurutnya, demokrasi akan rusak jika ada pihak mengganjal seseorang maju dalam kontestasi. 

"Dan siapa pun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat," ujarnya. 

Oleh karena itu, PDIP berkomitmen mengawal Pilkada agar berlangsung secara sehat, tidak ada yang menutup peluang para calon pemimpin yang maju dalam kontestasi Pilkada. 

"Karena itulah PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi Pilkada dapat berlangsung sehat dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapapun, partai manapun kader manapun. Karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan," tuturnya. 

"Itu yang kami harapkan, sehingga kehidupan demokrasi harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan di Jakarta, itu harus menampilkan suatu kontestasi yang menarik, kontestasi yang berkeadaban, yang kaya dengan ide-ide besar untuk membangun Jakarta dan Indonesia," sambungnya menambahkan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya