Berita

Ilustrassi/Net

Bisnis

Indef Sayangkan Sikap Pemerintah yang Anaktirikan Tekstil

KAMIS, 08 AGUSTUS 2024 | 14:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kebijakan industri pemerintah yang lebih memprioritaskan hilirisasi pertambangan ketimbang sektor lain, khususnya tekstil, mendapat sorotan tajam.

Head of Center of Industry Trade and Invesment Indef, Andry Satrio Nugroho, menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang dinilai kurang memperhatikan industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri.

"Kita melihat arah kebijakan industri yang saat ini dilakukan pemerintah, prioritas utamanya program hilirisasi, tapi sangat disayangkan sekali ketika kita berbicara 5 subsektor industri terkait hilirisasi ini masih berat di hilirisasi pertambangan," kata Andry dalam Diskusi Publik Indef secara daring, Kamis (8/8).


Menurut Andry, seharusnya pemerintah juga memberikan perhatian yang sama besarnya terhadap industri tekstil, yang sejauh ini telah memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan bahkan menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

"Seharusnya pemerintah juga beri effort yang cukup besar dan tidak pandang bulu dan memprioritaskan untuk tambang saja," tuturnya.

Dalam hal ini, Andry juga memprediksi bahwa akan semakin terpuruk karena kinerjanya terus menurun sejak pandemi Covid-19, dan diperkirakan akan tergantikan oleh industri logam dasar yang memiliki kinerja cukup bagus di tiap kuartal.

"Saya yakin bahwa di tahun 2024 industri logam dasar akan menyusul tekstil dan pakaian jadi sebagai kontributor kelima industri terbesar terhadap GDP, dan akhirnya tekstil akan turun,"tuturnya.

Ia pun meminta kementerian terkait untuk segera mengambil langkah-langkah penyelamatan bagi industri tekstil, karena penurunan kinerja industri ini akan berdampak pada sektor petrokimia.

"Kita tidak tau kedepannya akan seperti apa tapi ketika industri tekstil yang berada di hilir ini drop maka industri petrokimia (di hulu) akan struggling, karena sulit menerima permintaan dari industri hilirnya," pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya