Berita

Ilustrassi/Net

Bisnis

Indef Sayangkan Sikap Pemerintah yang Anaktirikan Tekstil

KAMIS, 08 AGUSTUS 2024 | 14:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kebijakan industri pemerintah yang lebih memprioritaskan hilirisasi pertambangan ketimbang sektor lain, khususnya tekstil, mendapat sorotan tajam.

Head of Center of Industry Trade and Invesment Indef, Andry Satrio Nugroho, menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang dinilai kurang memperhatikan industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri.

"Kita melihat arah kebijakan industri yang saat ini dilakukan pemerintah, prioritas utamanya program hilirisasi, tapi sangat disayangkan sekali ketika kita berbicara 5 subsektor industri terkait hilirisasi ini masih berat di hilirisasi pertambangan," kata Andry dalam Diskusi Publik Indef secara daring, Kamis (8/8).


Menurut Andry, seharusnya pemerintah juga memberikan perhatian yang sama besarnya terhadap industri tekstil, yang sejauh ini telah memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan bahkan menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

"Seharusnya pemerintah juga beri effort yang cukup besar dan tidak pandang bulu dan memprioritaskan untuk tambang saja," tuturnya.

Dalam hal ini, Andry juga memprediksi bahwa akan semakin terpuruk karena kinerjanya terus menurun sejak pandemi Covid-19, dan diperkirakan akan tergantikan oleh industri logam dasar yang memiliki kinerja cukup bagus di tiap kuartal.

"Saya yakin bahwa di tahun 2024 industri logam dasar akan menyusul tekstil dan pakaian jadi sebagai kontributor kelima industri terbesar terhadap GDP, dan akhirnya tekstil akan turun,"tuturnya.

Ia pun meminta kementerian terkait untuk segera mengambil langkah-langkah penyelamatan bagi industri tekstil, karena penurunan kinerja industri ini akan berdampak pada sektor petrokimia.

"Kita tidak tau kedepannya akan seperti apa tapi ketika industri tekstil yang berada di hilir ini drop maka industri petrokimia (di hulu) akan struggling, karena sulit menerima permintaan dari industri hilirnya," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya