Berita

Ilustrassi/Net

Bisnis

Indef Sayangkan Sikap Pemerintah yang Anaktirikan Tekstil

KAMIS, 08 AGUSTUS 2024 | 14:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kebijakan industri pemerintah yang lebih memprioritaskan hilirisasi pertambangan ketimbang sektor lain, khususnya tekstil, mendapat sorotan tajam.

Head of Center of Industry Trade and Invesment Indef, Andry Satrio Nugroho, menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang dinilai kurang memperhatikan industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri.

"Kita melihat arah kebijakan industri yang saat ini dilakukan pemerintah, prioritas utamanya program hilirisasi, tapi sangat disayangkan sekali ketika kita berbicara 5 subsektor industri terkait hilirisasi ini masih berat di hilirisasi pertambangan," kata Andry dalam Diskusi Publik Indef secara daring, Kamis (8/8).


Menurut Andry, seharusnya pemerintah juga memberikan perhatian yang sama besarnya terhadap industri tekstil, yang sejauh ini telah memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan bahkan menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

"Seharusnya pemerintah juga beri effort yang cukup besar dan tidak pandang bulu dan memprioritaskan untuk tambang saja," tuturnya.

Dalam hal ini, Andry juga memprediksi bahwa akan semakin terpuruk karena kinerjanya terus menurun sejak pandemi Covid-19, dan diperkirakan akan tergantikan oleh industri logam dasar yang memiliki kinerja cukup bagus di tiap kuartal.

"Saya yakin bahwa di tahun 2024 industri logam dasar akan menyusul tekstil dan pakaian jadi sebagai kontributor kelima industri terbesar terhadap GDP, dan akhirnya tekstil akan turun,"tuturnya.

Ia pun meminta kementerian terkait untuk segera mengambil langkah-langkah penyelamatan bagi industri tekstil, karena penurunan kinerja industri ini akan berdampak pada sektor petrokimia.

"Kita tidak tau kedepannya akan seperti apa tapi ketika industri tekstil yang berada di hilir ini drop maka industri petrokimia (di hulu) akan struggling, karena sulit menerima permintaan dari industri hilirnya," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya