Berita

Adhie Massardi/RMOL

Politik

Pansus Haji Bergulir, Ada yang Gerah dengan Penyelewengan Dana Haji untuk Infrastrukur

SENIN, 05 AGUSTUS 2024 | 21:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 yang tengah bergulir di DPR RI diharapkan disambut baik oleh berbagai pihak. Termasuk oleh dua ormas besar Islam, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah. 

Sebab, Pansus Angket Haji dibentuk semata-mata untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air. 

Demikian disampaikan Penggagas Indonesia Bersih (KIB) Adhie Massardi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (5/8). 


“Karut marutnya proses haji yang sejak 10 tahun terkahir ini makin pabalieut (rumit). Karena ini kan ibadah yang disyariatkan oleh agama umat Islam. Jadi, selayaknya PBNU dan Muhammadiyah sebagai organisasi besar yang mewakili umat Islam harus mendukung Pansus ini, agar umat baik Muhammadiyah NU dll ke depan itu bisa khusuyuk dalam menjalankan ibadah haji,” ujar Adhie. 

Jurubicara Presiden Keempat RI, Gus Dur itu mengaku tak habis pikir jika Pansus Angket Haji 2024 tidak disambut baik oleh ormas Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. 

“Tidak masuk akal kalau ternyata inisiatif DPR yang menggarap Pansus ini tidak didukung oleh ormas agama terbesar seperti NU dan Muhammadiyah,” tuturnya. 

Adhie meyakini jika Pansus Angket Haji 2024 terbentuk maka Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Anggota Pansus Angket Haji 2024. 

“Saya yakin bahwa apa yang terjadi yang dianggap kemelut alasan menjadi dasar dari Pansus Haji ini, soal kuota dan visa haji yang ditengarai terjadi penyimpangan itu bisa dijawab dengan baik oleh Menteri Agama,” kta Adhie. 

Sebab, sambungnya, pihaknya menangkap gelagat terkait adanya pihak-pihak yang tidak ingin agar Pansus Angket Haji 2024 tidak bergulir. Pihak itu, sepertinya khawatir soal adanya dugaan penyelewengan dana haji digunakan bukan pada tempatnya. 

“Nah, saya melihat ada pihak yang ketakutan bahwa Pansus yang semula dasarnya soal penyimpangan kuota haji itu ada yang khawatir bahwa Pansus ini akan mengungkit penggunaan dana haji,” ungkapnya. 

“Dan yang ketakutan inilah yang kemudian mendorong agar umat Islam saling curiga terhadap Pansus Haji. Nah kalau itu terjadi memang harus ada perlawanan karena tidak boleh dana Haji itu dipermainkan. Nah, tempo hari itu kan ada kerisauan di masyarakat soal dugaan penggunaan dana Haji soal infrastruktur,” demikian Adhie.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya