Windy Idol usai diperiksa KPK terkait TPPU Sekretaris MA Hasbi Hasan/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak memiliki kendala dalam penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang turut melibatkan penyanyi Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol. Jika sudah waktunya, maka Windy Idol akan dilakukan penahanan.
Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto saat ditanya terkait kendala penanganan dugaan TPPU yang melibatkan Windy Idol serta 2 tersangka lainnya.
"Nggak ada (kendala). Karena masih berlangsung," kata Tessa seperti dikutip Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (4/8).
Tessa menjelaskan, penahanan terhadap seorang tersangka merupakan kewenangan penyidik dengan syarat-syarat subjektif dan objektif, salah satunya menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan lainnya.
"Apakah penyidik belum mempertimbangkan ke arah saja, itu nanti kita tunggu saja. Tapi tentunya semua tersangka di KPK dan sudah ada surat penyidikannya, akan ada waktunya untuk ditahan nanti," pungkas Tessa.
Pada Selasa (5/3), KPK umumkan telah mengembangkan perkara suap pengurusan perkara di MA dengan sangkaan TPPU. Namun, KPK belum membeberkan identitas tersangkanya.
Akan tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, KPK menetapkan tiga orang tersangka TPPU, yakni Hasbi Hasan, penyanyi Windy Idol, dan Rinaldo Septariando B selaku wiraswasta yang juga merupakan kakak kandung Windy Idol.
Selain menjadi tersangka TPPU, Hasbi Hasan juga kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara lainnya di MA.
Dalam kasus suap yang baru itu, Hasbi ditetapkan sebagai tersangka bersama Menas Erwin Djohansyah selaku Direktur Utama (Dirut) PT Wahana Adyawarna.
Dalam kasus suap pengurusan perkara di MA terkait Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dan penerimaan gratifikasi, Hasbi Hasan telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (3/4).
Putusan tersebut pun diperkuat oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam putusan di tingkat banding pada Kamis (20/6).
Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang menuntut agar Hasbi Hasan dipidana penjara selama 13 tahun dan 8 bulan, dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar subsider 3 tahun kurungan.
