Berita

Koordinasi internal 16 pengurus Kadin Kota/Kabupaten se-Jawa Barat di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (2/8)

Bisnis

Dorong Musprovlub, Kadin Karawang Tegaskan Tak Ada Kaitan dengan Pilkada

SABTU, 03 AGUSTUS 2024 | 18:34 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Upaya mereformasi organisasi Kamar Dagang Industri Jawa Barat (Kadin Jabar) kian mengerucut usai sejumlah pengurus kabupaten/kota melakukan desakan ke pengurus pusat. 

Sebanyak 16 pengurus Kadin Kota/Kabupaten se-Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi internal di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (3/8), yang hasilnya mendorong segera pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) di Kadin Jabar pada tanggal 21 Agustus 2024 mendatang. 

Hal ini dilakukan karena masa kepemimpinan Kadin Jabar telah berakhir pada 7 Februari 2024 lalu. 


Kemudian terdapat sejumlah masalah di Kadin Kabupaten dan Kota di Jawa Barat lantaran absennya atensi dari pengurus Kadin Provinsi.

Selanjutnya, dorongan ini juga untuk merespons situasi politik pilkada yang kian meruncing di Jawa Barat. Pasalnya, Kadin kabupaten/kota hingga provinsi kerap dijadikan komoditas kepentingan politik jelang pilkada. 

Kendati demikian, Kadin Kabupaten Karawang yang termasuk dalam 16 kabupaten/kota tersebut, menegaskan permohonan pelaksanaan Musprov atau Musprovlub ini tidak ada kaitannya dengan politik. 

"Kita tidak masuk ke ranah politik karena bukan domain kita, ini murni untuk penguatan organisasi, bahkan Kadin Indonesia sudah mengeluarkan surat segera laksanakan Musprov. Nah itu tidak diindahkan oleh Kadin Jawa Barat," ujar Ketua Kadin Karawang, Fadludin Damanhuri dalam keterangan kepada media, Sabtu (3/8). 

Dengan adanya Musprovlub Kadin Jabar diharapkan  mampu menciptakan iklim usaha yang nyaman. Selain itu juga memberikan kepastian kepada pengusaha terutama dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi ke depan. 

"Jika tidak segera merapatkan barisan, perekonomian kita akan lebih terpuruk, siapapun yang nanti memimpin harapan kami memiliki network yang baik dan mampu membaca situasi dan cepat mengambil keputusan untuk perekonomian Jabar yang lebih baik," jelasnya. 

Sejauh ini ada tiga nama calon Ketua Kadin Jawa Barat yang mencuat antara lain Ketua Kadin Petahana H.Cucu Sutara kemudian Egy Hamzah dan berikutnya Almer.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya