Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Skandal Demurrage Rp294 M, Megawati Ingatkan Pemerintah Tidak Andalkan Impor Beras

RABU, 31 JULI 2024 | 09:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar tidak lagi mengandalkan impor beras harus menjadi perhatian serius.

Terlebih, pesan Megawati itu, disampaikan di tengah skandal demurrage impor beras sebesar Rp294,5 miliar yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Bagi Megawati, ketergantungan pada impor beras akan menyulitkan negara. Terlebih, bila negara eksportir dalam situasi menahan beras untuk konsumsi dalam negerinya.


"Negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir, jadi mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka. Nah kita terus mencarinya kemana," kata Megawati saat berpidato kebangsaan di acara Mukernas Perindo, Jakarta, Selasa (30/7).

Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.

Sejalan dengan Megawati, Direktur lembaga kajian Next Policy, Yusuf Wibisono mengkritisi impor beras besar-besaran yang selalu menjadi solusi yang dilakukan oleh pemerintah.

Yusuf menyoroti menurunnya produksi nasional beras dari Januari-Juli 2024 yang diperkirakan anjlok hingga 13,3 persen atau setara 2,47 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

"Jatuhnya produksi beras nasional di semester pertama 2024 ini menguatkan kecenderungan penurunan kapasitas produksi beras nasional dalam enam tahun terakhir," ujar Yusuf kepada wartawan, Rabu (31/7).

Yusuf menjelaskan bahwa sejak 2018, produksi beras nasional menunjukkan kecenderungan penurunan yang persisten. Pada 2018 produksi beras nasional masih mencapai 33,9 juta ton namun di tahun 2023 turun menjadi hanya 30,9 juta ton.

Meski demikian, Yusuf menilai, tendensi kenaikan harga beras yang telah terjadi sejak 2022 membantah klaim bahwa kenaikan harga beras semata karena faktor El Nino. 

Yusuf meyakini, kenaikan harga beras yang persisten terjadi dalam 3 tahun belakangan memperlihatkan adanya masalah struktural yang serius. 

“Bila di awal 2022 rata-rata harga beras tercatat hanya di kisaran Rp11.750 per kg, maka di awal 2024 mencapai di Rp14.550 per kg, dan kini di pertengahan 2024 telah mencapai kisaran Rp15.350 per kg,” tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya