Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL

Hukum

KPK Diminta Turun Tangan Usut Proyek KA Besitang-Langsa

SENIN, 29 JULI 2024 | 15:28 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan ikut mengusut proyek KA Besitang-Langsa yang diduga merugikan negara Rp1,1 triliun.

Desakan ini disampaikan Koordinator Masyarakat Peduli dan Anti Korupsi (MPAK) Dedy Hariyadi Sahrul merespons fakta-fakta persidangan yang kini masih berproses di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Kami mendesak KPK agar mau turun tangan menindaklanjuti kasus ini. Apalagi di sini ada oknum BPK disebutkan," kata Dedy dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/7).

Dedy berharap, KPK bisa berani menelusuri kasus tersebut. Apalagi dalam perjalanan sidang, disebutkan ada dugaan aliran 1,5 persen dari nilai kontrak Rp10.250.000.000 yang mengalir ke BPK.

"Kalau menyangkut kasus oknum BPK diabaikan, bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan bisa dilakukan. BPK itu adalah sumber awal karena di sana ada tugas pemeriksaan keuangan," sambungnya.

Dedy meminta KPK bisa mencontoh sikap Kejaksaan Agung yang sebelumnya mengusut kasus korupsi di BPK RI yang menyeret oknum BPK, Ahsanul Qosasi.

"Ini tentu ujian juga bagi KPK. Apakah mereka berani mengusut kasus ini?" tandasnya.

Dalam surat dakwaan jaksa di Pengadilan Tipikor, Rabu (17/7), disebutkan oknum BPK menerima commitment fee 10 persen yang diberikan PT Agung-Tuwe kepada Halim Hartono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalur KA Besitang-Langsa.

“Kemudian sebesar 1,5 persen untuk Pokja (kelompok kerja), dan 1,5 persen untuk BPK dengan total sebesar Rp10.250.000.000,” kata Jaksa.

Dalam kasus ini, ada 7 terdakwa, yakni Halim Hartono; mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Nur Setiawan Sidik; mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Amanna Gappa.

Kemudian Tim Leader Tenaga Ahli PT Dardella Yasa Guna, Arista Gunawan; Beneficial Owner PT Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Prasarana, Freddy Gondowardojo.

Bekas PPK, Akhmad Afif Setiawan dan mantan Kasi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rieki Meidi Yuwana.

Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Pemindahan Ibu Kota Negara Ambisi Picik Jokowi

Sabtu, 27 Juli 2024 | 01:29

Jupiter Protes Razia Barang Impor Ilegal ke Pedagang: Nasib UMKM Makin Ambyar

Jumat, 19 Juli 2024 | 11:02

KPK Tindak Tiga Rumah Sakit Pelaku Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:17

Menkeu: Inggris Bangkrut, Kondisi Keuangan Hancur

Minggu, 28 Juli 2024 | 17:54

Christine Hutabarat Dicecar Soal Akuisisi Diduga Korupsi di ASDP

Rabu, 24 Juli 2024 | 13:52

UPDATE

Gerindra Usung Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom di Pilkada Deli Serdang 2024

Senin, 29 Juli 2024 | 20:01

Telkom Ajak Generasi Muda Inovasi Lewat Digital

Senin, 29 Juli 2024 | 19:55

Seleksi CPNS Molor ke Bulan Agustus 2024

Senin, 29 Juli 2024 | 19:54

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Pencalonan DPRD di Lamsel Masuk Penyelidikan Polisi

Senin, 29 Juli 2024 | 19:40

Fenomena Endorse Judi Online Ancaman Serius Bagi Generasi Muda

Senin, 29 Juli 2024 | 19:31

Anies Diminta Isi Materi Mukernas Perindo

Senin, 29 Juli 2024 | 19:27

Tegakkan Kemanusiaan dan HAM di Tengah Islamofobia, Pusat Studi Uighur dan Pemuda OKI Indonesia Gelar Roadtrip

Senin, 29 Juli 2024 | 19:14

PT MMI Pastikan Kualitas Lingkungan di Pelindo Tower Sangat Baik

Senin, 29 Juli 2024 | 19:04

Oposisi Venezuela Klaim Menang 70 Persen Suara dari Maduro

Senin, 29 Juli 2024 | 19:00

TNI Perlu Dilibatkan dalam Ketahanan Pangan Nasional

Senin, 29 Juli 2024 | 18:58

Selengkapnya