PKS DKI Usul Pemerintah Danai Pendidikan Swasta

Banyaknya ijazah siswa tertahan di sekolah swasta lantaran belum ditebus disayangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.

Khoirudin menyampaikan pentingnya peran pemerintah dalam membiayai seluruh kebutuhan pendidikan dasar selama 12 tahun, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Pendidikan itu kan layanan pemerintah, hak masyarakat. Harusnya seluruh kebutuhan pendidikan, utamanya pendidikan dasar 12 tahun, SD-SMA, harus didanai pemerintah,” kata Khoirudin saat ditemui Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta itu juga menyoroti bahwa saat ini pembiayaan pendidikan oleh pemerintah hanya mencakup sekolah negeri, sementara sekolah swasta belum sepenuhnya dibiayai. 

"Hari ini kan hanya negeri saja yang dibiayai. Nanti ke depan Insya Allah semuanya dibiayai oleh negara. Dengan demikian tidak ada lagi ijazah yang belum ditebus,” tambah Khoirudin.

Dia berharap dengan langkah ini, tidak ada lagi siswa yang terbebani oleh biaya pendidikan dan semua anak Indonesia bisa menikmati pendidikan yang layak tanpa hambatan finansial.

Khoirudin mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung langkah ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik di Indonesia.