Berita

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/7)/RMOL

Politik

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Jangan Tambah Beban Rakyat

SENIN, 22 JULI 2024 | 17:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk tidak membuat kebijakan yang membebani rakyat. Salah satunya seperti kebijakan kewajiban asuransi kendaraan bermotor.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, bahwa kebijakan kendaraan bermotor wajib asuransi sama seperti Tapera.

"Ya kalau menurut saya ini masih menjadi masalah Tapera ya kemudian muncul hal-hal yang seolah-olah dipikirkan akan ada maslahatnya tapi ternyata menambah beban bagi masyarakat. Saya kira sejenis dengan ini," kata Hidayat Nur Wahid di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/7).


Legislator dari Fraksi PKS ini berpendapat pemerintah seharusnya tidak perlu membuat kebijakan yang nyeleneh.

"Sebaiknya memang sudahlah ini pemerintah di akhir masa jabatannya justru membuat kebijakan yang membuat lega masyarakat gitu," tutupnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya