Kemlu RI: Fatwa ICJ Pertegas Israel Tidak Punya Hak atas Palestina

Fatwa hukum atau advisory opinion yang dikeluarkan Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki arti penting bagi kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Palestina.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jailani menyebut selama ini Israel selalu mengklaim punya hak atas Tepi Barat dan Jalur Gaza.

"Argumentasi Israel selalu mengatakan atas dasar hak-hak sejarah. Itu mengapa mereka merasa berhak menguasai wilayah itu dan bahkan membangun pemukiman," ujarnya dalam acara konferensi pers mingguan Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta pada Senin (22/7).

Sementara itu, klaim Israel justru tidak tidak menjadi pertimbangan ICJ dalam mengeluarkan fakta hukum.

Selain karena Majelis Umum PBB tidak meminta, bukti-bukti yang ditunjukan Israel juga tidak cukup.

"Meskipun ada beberapa negara dan ada satu hakim ICJ, yang secara khusus mengajukan argumentasi itu, malangnya argumentasi itu tidak cukup," ungkap Kadir.

Menurut Kadir, ketegasan ICJ menunjukkan bahwa sebenarnya Israel memang tidak memiliki hak apa pun di wilayah Palestina. Israel jelas telah melakukan okupasi dan aneksasi dengan cara kekerasan.

"Dengan demikian, Israel tidak bisa menduduki wilayah itu dan tidak punya hak atas apa pun juga. Konsekuensinya adalah pendudukan Israel di Tepi Barat, Sungai Yordan dan jalur Gaza harus segera diakhiri," tegasnya.

Pada hari Jumat (19/7), ICJ mengeluarkan fatwa hukum yang menyatakan pendudukan Israel di wilayah Palestina ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin.

“Pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan rezim yang terkait dengan mereka telah didirikan dan dipertahankan dengan melanggar hukum internasional,” kata presiden ICJ, Nawaf Salam sangat mengumumkan putusan.

Pengadilan juga menetapkan Israel wajib membayar atas kerugian yang dihasilkan selama okupasi dan menarik kembali pemukim ilegal dari Palestina.

Sementara Israel menolak pendapat tersebut dan mengatakan penyelesaian politik hanya dapat dicapai melalui negosiasi.