Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kinerja Obligasi Indonesia Makin Tertinggal dari Filipina

KAMIS, 18 JULI 2024 | 15:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Prospek pemangkasan suku bunga di Filipina mendorong reli obligasi negara tersebut, dan menempatkannya di atas Indonesia. 

Prospek kebijakan moneter menjadi pusat perhatian investor.

Imbal hasil obligasi acuan Filipina berjangka 10 tahun telah merosot sejak awal Mei, sementara obligasi Indonesia tetap tinggi, memperlebar kesenjangan ke posisi terbesar sejak September 2022. 


Imbal hasil Filipina kemungkinan bergerak lebih jauh karena Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) bersiap untuk pemangkasan suku bunga paling cepat pada Agustus nanti. Sementara itu defisit fiskal dan kekhawatiran mata uang membebani obligasi Indonesia.

Dikutip dari Bloomberg, Kamis (18/7), obligasi 10 tahun Filipina dan Indonesia sama-sama menawarkan imbal hasil lebih dari 6%, merupakan yang tertinggi di antara negara-negara berperingkat layak investasi di dunia. Prospek jangka pendek untuk obligasi peso berubah semakin menguntungkan karena inflasi menurun menjadi di bawah 4 persen dari puncaknya hampir 9 persen awal tahun lalu.

Manajer reksadana pendapatan tetap di abrdn Plc, Singapura, Jerome Tay, mengatakan bahwa pasar Indonesia menjadi lebih menantang dibandingkan sebelumnya, mengacu pada kabar yang beredar seputar potensi peningkatan rasio utang terhadap produk domestik bruto Indonesia.

Utang lokal Filipina diperkirakan akan memberi investor keuntungan sebesar 2,5 persen bulan ini, yang terbanyak di Asia, menurut indeks obligasi pemerintah mata uang lokal Bloomberg. 

Utang Indonesia diperkirakan akan menghasilkan pengembalian 1,7 persen selama periode yang sama, setelah mengungguli obligasi Filipina pada kuartal kedua.

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah dan mengisyaratkan kesabaran sebelum beralih ke sikap pelonggaran di tengah tekanan depresiasi rupiah. 

Namun, bank sentral mengisyaratkan mereka mungkin memiliki ruang untuk menurunkan biaya pinjaman akhir tahun ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya