KPK Banding Putusan Ringan SYL

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) dkk.

Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, hari ini, Selasa (16/7), tim JPU KPK mengajukan banding terhadap putusan SYL, Muhammad Hatta (MH) selaku mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian, dan Kasdi Subagyono (KS) selaku Sekretaris Jenderal Kementan.

"Jadi tiga-tiganya sudah diajukan banding per hari ini ke PN Jakarta Pusat," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa sore (16/7).

Namun demikian, Tessa mengaku belum bisa membeberkan isi materi banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta terhadap SYL dkk.

"Masih sedang disusun memori bandingnya, akan kita sampaikan apabila sudah di-submit nanti," pungkas Tessa.

Pada Kamis (11/7), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum SYL dengan pidana selama 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp14.147.144.786 (Rp14 miliar) dan 30 ribu dolar AS subsider 2 tahun kurungan.

Sedangkan untuk terdakwa Hatta dan Kasdi masing-masing divonis pidana 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Putusan itu lebih ringan dibanding tuntutan tim JPU KPK. Di mana, JPU KPK menuntut agar terdakwa SYL divonis penjara selama 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp44.269.777.204 (Rp44,2 miliar) dan 30 ribu dolar AS dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas subsider 4 tahun kurungan.

Sedangkan tuntutan untuk Hatta dan Kasdi, masing-masing 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.