Berita

Presiden Terpilih Prabowo Subianto/Net

Bisnis

Utang Indonesia Era Prabowo Bakal Makin Bengkak, Hashim Beberkan Ini

JUMAT, 12 JULI 2024 | 10:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintahan mendatang dikabarkan akan menaikkan batas utang negara hingga 50 persen dari posisi saat ini 39 persen terhadap PDB.

Peningkatan rasio utang itu konon untuk mendanai program-program presiden terpilih Prabowo Subianto, salah satunya makan bergizi gratis.

Hashim Djojohadikusumo, adik kandung sekaligus penasehat Prabowo, mengungkapkan hal itu. Namun, katanya, itu akan diterapkan asalkan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak.


Hashim menekankan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasinya jika rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50 persen.

"Kami akan tetap mendapatkan peringkat investasi pada tingkat itu," kata Hashim.

Lembaga pemeringkat Moody's, S&P, dan Fitch telah memberikan peringkat utang negara Indonesia satu tingkat di atas peringkat investasi terendah. Sebelumnya, Fitch mengatakan peningkatan signifikan utang pemerintah akan melemahkan profil kredit negara Indonesia.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang," kata Hashim saat berbicara kepada Financial Times, di London, Kamis (1/7).

"Kami tidak ingin meningkatkan rasio utang tanpa meningkatkan penerimaan," tambah Hashim. 

Pajak, pajak cukai, royalti dari pertambangan, dan bea masuk adalah target untuk meningkatkan penerimaan negara.

Rencana pinjaman pemerintahan Prabowo akan menandai perubahan besar dari sikap konservatif dalam pengelolaan keuangan pemerintah selama ini. 

Para ekonom telah memperingatkan bahwa kenaikan rasio utang hingga 50 persen akan mendorong defisit anggaran melampaui batas maksimum yang ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB. 

Hal ini juga dapat membebani rupiah yang telah melemah lebih dari 5 persen terhadap dolar AS pada tahun ini.

Hashim, sebagai salah satu penasihat penting Prabowo, diyakini akan memainkan peran yang berpengaruh saat pemerintahan baru mulai menjabat pada Oktober nanti. 

Komentarnya bisa disebut sebagai konfirmasi resmi pertama dari rencana pinjaman yang lebih tinggi.

Pernyataan Hashim juga mementahkan penyangkalan beberapa penasehat Prabowo lain tentang target rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen, yang pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg.

Program makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil diperkirakan akan menelan biaya 28 miliar Dolar AS. Hashim mengatakan program makanan tersebut akan membantu bertindak sebagai "stimulus bagi ekonomi" dan menambah setidaknya 1,2 poin persentase terhadap PDB.

Indonesia memiliki salah satu rasio pendapatan terhadap PDB terendah di Asia Tenggara, sekitar 14 persen, menurut data IMF.

Beberapa inisiatif lain akan mendukung target pertumbuhan tahunan 8 persen yang dicanangkan Prabowo, termasuk membangun lebih banyak pembangkit listrik, kilang minyak, dan rumah, serta memperluas produksi pangan.

Prabowo juga dikabarkan berencana mendirikan badan pendapatan negara untuk mendorong peningkatan pajak. Ia juga mempertimbangkan untuk memangkas subsidi dan menjual aset negara guna menopang pendapatan.

Di sisi lain, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menegaskan dan memastikan bahwa pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 akan tetap pada komitmen untuk disiplin dan prudent dalam mengelola fiskal.

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30 persen.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya