Berita

Presiden Jokowi/Net

Bisnis

Jokowi Marah Gara-gara Anggaran Daerah Dipakai Belanja Produk Impor

RABU, 10 JULI 2024 | 14:56 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya anggaran daerah yang masih digunakan untuk belanja produk impor.

Dalam pembukaan Rakernas XVI Apkasi di Jakarta, Rabu (10/7), kepala negara itu menegur seluruh kepala daerah karena tidak membeli produk lokal untuk pengadaan barang.

"Saya cek masih 41 persen penggunaan produk dalam negeri, hanya 41 persen untuk kabupaten dan kota. Artinya, sisanya adalah produk impor, hati-hati," kata Jokowi.


Padahal, kata Jokowi, pemerintah pusat telah bekerja keras mengumpulkan anggaran dari berbagai sumber, termasuk pajak dan royalti.

Namun, sebagian anggaran tersebut justru digunakan untuk membeli produk luar negeri oleh pemerintah daerah. Presiden Jokowi menegaskan bahwa hal ini tidak boleh terus terjadi.

"Mengumpulkan anggaran itu sangat sulit. Gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa dari produk-produk dalam negeri!" tegas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi beberapa kali menyoroti kebiasaan pemerintah daerah yang gemar membeli produk impor menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Jokowi meminta agar belanja impor dikurangi karena tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dia ingin agar anggaran daerah diputar untuk membeli produk-produk dalam negeri.

"Bodoh sekali kita. Hati-hati, saya sampaikan ke semua dinas. Mengumpulkan pendapatan itu sangat sulit, baik dari income daerah maupun negara, kemudian belanjanya barang impor. Ini selalu saya ingatkan," kata beberapa waktu lalu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya