Berita

Presiden Jokowi/Net

Bisnis

Jokowi Marah Gara-gara Anggaran Daerah Dipakai Belanja Produk Impor

RABU, 10 JULI 2024 | 14:56 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya anggaran daerah yang masih digunakan untuk belanja produk impor.

Dalam pembukaan Rakernas XVI Apkasi di Jakarta, Rabu (10/7), kepala negara itu menegur seluruh kepala daerah karena tidak membeli produk lokal untuk pengadaan barang.

"Saya cek masih 41 persen penggunaan produk dalam negeri, hanya 41 persen untuk kabupaten dan kota. Artinya, sisanya adalah produk impor, hati-hati," kata Jokowi.


Padahal, kata Jokowi, pemerintah pusat telah bekerja keras mengumpulkan anggaran dari berbagai sumber, termasuk pajak dan royalti.

Namun, sebagian anggaran tersebut justru digunakan untuk membeli produk luar negeri oleh pemerintah daerah. Presiden Jokowi menegaskan bahwa hal ini tidak boleh terus terjadi.

"Mengumpulkan anggaran itu sangat sulit. Gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa dari produk-produk dalam negeri!" tegas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi beberapa kali menyoroti kebiasaan pemerintah daerah yang gemar membeli produk impor menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Jokowi meminta agar belanja impor dikurangi karena tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dia ingin agar anggaran daerah diputar untuk membeli produk-produk dalam negeri.

"Bodoh sekali kita. Hati-hati, saya sampaikan ke semua dinas. Mengumpulkan pendapatan itu sangat sulit, baik dari income daerah maupun negara, kemudian belanjanya barang impor. Ini selalu saya ingatkan," kata beberapa waktu lalu.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya