Berita

Presiden Jokowi/Net

Bisnis

Jokowi Marah Gara-gara Anggaran Daerah Dipakai Belanja Produk Impor

RABU, 10 JULI 2024 | 14:56 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya anggaran daerah yang masih digunakan untuk belanja produk impor.

Dalam pembukaan Rakernas XVI Apkasi di Jakarta, Rabu (10/7), kepala negara itu menegur seluruh kepala daerah karena tidak membeli produk lokal untuk pengadaan barang.

"Saya cek masih 41 persen penggunaan produk dalam negeri, hanya 41 persen untuk kabupaten dan kota. Artinya, sisanya adalah produk impor, hati-hati," kata Jokowi.


Padahal, kata Jokowi, pemerintah pusat telah bekerja keras mengumpulkan anggaran dari berbagai sumber, termasuk pajak dan royalti.

Namun, sebagian anggaran tersebut justru digunakan untuk membeli produk luar negeri oleh pemerintah daerah. Presiden Jokowi menegaskan bahwa hal ini tidak boleh terus terjadi.

"Mengumpulkan anggaran itu sangat sulit. Gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa dari produk-produk dalam negeri!" tegas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi beberapa kali menyoroti kebiasaan pemerintah daerah yang gemar membeli produk impor menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Jokowi meminta agar belanja impor dikurangi karena tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dia ingin agar anggaran daerah diputar untuk membeli produk-produk dalam negeri.

"Bodoh sekali kita. Hati-hati, saya sampaikan ke semua dinas. Mengumpulkan pendapatan itu sangat sulit, baik dari income daerah maupun negara, kemudian belanjanya barang impor. Ini selalu saya ingatkan," kata beberapa waktu lalu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya