Berita

Gas Bumi/Net

Bisnis

Menperin: Serapan Gas Bakal Naik Dua Kali Lipat di 2030

RABU, 10 JULI 2024 | 11:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebutuhan gas bumi untuk sektor industri manufaktur akan terus mengalami pertumbuhan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bahkan optimistis serapan gas bumi untuk sektor industri akan naik dua kali lipat dalam waktu enam tahun mendatang.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kemenperin mempunyai kepentingan untuk mengamankan produksi gas bumi nasional untuk kepentingan industri manufaktur dan kelistrikan nasional.

Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan aturan main terkait pengelolaan gas bumi untuk dua sektor tersebut.

Aturan tersebut nantinya akan disusun di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri atau domestik.

"Termasuk nanti ada penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), harganya kita cantumkan di dalam PP, ada harga di titik wellhead, ada harga di titik plant gate secara detail. Kita putuskan atau tetapkan dalam RPP tersebut sehingga regulasi untuk mendukung ketersediaan gas untuk industri dan kelistrikan bisa siap," papar Menperin, dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, dikutip Rabu (10/7).

Adapun, usulan pembentukan RPP gas bumi domestik ini juga telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Selain menyetujui pembentukan RPP gas bumi, Jokowi juga menyetujui untuk dilakukannya kajian perluasan penerima program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau harga gas 'murah' untuk industri.

Terkait PP Nomor 20 Tahun 2024 yang diluncurkan Selasa (9/7) menurut Menperin merupakan acuan bersama dalam mengembangkan industri yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan ke depannya.

Dalam rangka mempercepat implementasi dari PP tersebut, Kemenperin menginisiasi penyusunan peraturan turunannya yang mencakup Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perwilayahan Industri, dan Peraturan Menteri terkait petunjuk pelaksanaan dari PP dimaksud.

Hal ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

Bey Machmudin: HR Nuriana Sosok yang Disiplin dan Merakyat

Kamis, 11 Juli 2024 | 14:51

Temui Bey Machmudin, Badko HMI Jabar Komitmen Kawal Pembangunan SDM

Minggu, 14 Juli 2024 | 02:25

UPDATE

Ajudan Wakapolres Sorong Ditemukan Tewas di Rumah Dinas, Ini Kronologisnya

Selasa, 16 Juli 2024 | 22:00

Pakar: Perubahan Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA Kebutuhan Ketatanegaraan

Selasa, 16 Juli 2024 | 21:50

Pakai Batik Warna Kuning, Ketum Golkar Hadiri Deklarasi Soksi

Selasa, 16 Juli 2024 | 21:42

Menhub Dorong Optimalisasi Inaportnet untuk Peningkatan Layanan Logistik

Selasa, 16 Juli 2024 | 21:35

Kritik Pencabutan IUP oleh BKPM, Deolipa: Pemerintah Jangan Zalim

Selasa, 16 Juli 2024 | 21:33

Natalius Pigai Soroti Keberhasilan NYT Identifikasi 46 Anak Ukraina yang Diculik Rusia

Selasa, 16 Juli 2024 | 21:28

PDI Perjuangan Masih Godok Bacalon Untuk Pilkada Deli Serdang 2024

Selasa, 16 Juli 2024 | 21:27

Ketum PBNU Bongkar Obrolan Lima Nahdliyin dengan Presiden Israel

Selasa, 16 Juli 2024 | 21:10

Lebih dari 2.000 Mobil Listrik Terjual pada Juni 2024, Ini Merek Paling Laku

Selasa, 16 Juli 2024 | 21:08

Sofyan Tan: 60 Persen Kunjungan Wisatawan Mancanegara Karena Budaya Indonesia

Selasa, 16 Juli 2024 | 20:54

Selengkapnya