Berita

Gas Bumi/Net

Bisnis

Menperin: Serapan Gas Bakal Naik Dua Kali Lipat di 2030

RABU, 10 JULI 2024 | 11:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kebutuhan gas bumi untuk sektor industri manufaktur akan terus mengalami pertumbuhan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bahkan optimistis serapan gas bumi untuk sektor industri akan naik dua kali lipat dalam waktu enam tahun mendatang.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kemenperin mempunyai kepentingan untuk mengamankan produksi gas bumi nasional untuk kepentingan industri manufaktur dan kelistrikan nasional.


Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan aturan main terkait pengelolaan gas bumi untuk dua sektor tersebut.

Aturan tersebut nantinya akan disusun di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri atau domestik.

"Termasuk nanti ada penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), harganya kita cantumkan di dalam PP, ada harga di titik wellhead, ada harga di titik plant gate secara detail. Kita putuskan atau tetapkan dalam RPP tersebut sehingga regulasi untuk mendukung ketersediaan gas untuk industri dan kelistrikan bisa siap," papar Menperin, dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, dikutip Rabu (10/7).

Adapun, usulan pembentukan RPP gas bumi domestik ini juga telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Selain menyetujui pembentukan RPP gas bumi, Jokowi juga menyetujui untuk dilakukannya kajian perluasan penerima program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau harga gas 'murah' untuk industri.

Terkait PP Nomor 20 Tahun 2024 yang diluncurkan Selasa (9/7) menurut Menperin merupakan acuan bersama dalam mengembangkan industri yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan ke depannya.

Dalam rangka mempercepat implementasi dari PP tersebut, Kemenperin menginisiasi penyusunan peraturan turunannya yang mencakup Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perwilayahan Industri, dan Peraturan Menteri terkait petunjuk pelaksanaan dari PP dimaksud.

Hal ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya