Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai terus membuat program yang tak ada manfaatnya.
Sejak Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), sederet program dan kebijakan gagal.
Mulai penangkapan ikan terukur berbasis kuota, ekspor benih lobster, program budidaya, startup perikanan hingga laporan keuangan yang bermasalah.
Hal itu disampaikan Ketua Geomaritim Partai Negoro, Rusdianto Samawa dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/7).
“Saat ini KKP meluncurkan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia. Besok tak mengerti apalagi. Nggak ada yang strategis program KKP untuk kesejahteraan nelayan. Sementara, indeks konsumsi ikan masyarakat sangat rendah, masih mayoritas lele, daging ayam, gorengan, telur hingga makanan rujak, Mestinya KKP pertimbangkan hal-hal strategis agar rakyat bisa makan ikan setiap hari per rumah tangga," jelas Rusdianto.
Lanjut dia, semua program KKP lebih kepada hanya melempar kesalahan kepada nelayan akibat lingkungan rusak. Selanjutnya kesalahan kepada petani garam karena NaCl rendah.
“Kemudian kesalahan kepada pembudidaya karena modalnya kecil dan terus doktrin seperti ini dimainkan dalam program kebijakan,” ungkap Rusdianto.
"Trenggono gagal dalam berbagai paket kebijakan yang bisa sejahterakan masyarakat pesisir. Sementara, kebocoran data VMS (
Vessel Monitoring System) dibiarkan, penyelundupan benih lobster tak serius ditangani, kesehatan laut kian terancam," tambahnya menegaskan.
Masih kata Rusdianto, kerugian negara sudah ribuan triliun atas aktivitas ilegal di sektor kelautan perikanan. Nelayan tak kunjung sejahtera.
“Kebijakan pemerintah tak menyentuh rakyat. Pelaksana kebijakan selalu diserahkan pada kekuatan oligarki. Padahal penting kerja sama dengan nelayan dan masyarakat pesisir untuk distribusi keadilan dan kesejahteraan," tandasnya.
