Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Partai Negoro: Trenggono Gagal Sejahterakan Masyarakat Pesisir

SENIN, 08 JULI 2024 | 14:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai terus membuat program yang tak ada manfaatnya.

Sejak Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), sederet program dan kebijakan gagal.

Mulai penangkapan ikan terukur berbasis kuota, ekspor benih lobster,  program budidaya, startup perikanan hingga laporan keuangan yang bermasalah.


Hal itu disampaikan Ketua Geomaritim Partai Negoro, Rusdianto Samawa dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/7).

“Saat ini KKP meluncurkan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia. Besok tak mengerti apalagi. Nggak ada yang strategis program KKP untuk kesejahteraan nelayan. Sementara, indeks konsumsi ikan masyarakat sangat rendah, masih mayoritas lele, daging ayam, gorengan, telur hingga makanan rujak, Mestinya KKP pertimbangkan hal-hal strategis agar rakyat bisa makan ikan setiap hari per rumah tangga," jelas Rusdianto.
 
Lanjut dia, semua program KKP lebih kepada hanya melempar kesalahan kepada nelayan akibat lingkungan rusak. Selanjutnya kesalahan kepada petani garam karena NaCl rendah.

“Kemudian kesalahan kepada pembudidaya karena modalnya kecil dan terus doktrin seperti ini dimainkan dalam program kebijakan,” ungkap Rusdianto.

"Trenggono gagal dalam berbagai paket kebijakan yang bisa sejahterakan masyarakat pesisir. Sementara, kebocoran data VMS (Vessel Monitoring System) dibiarkan, penyelundupan benih lobster tak serius ditangani, kesehatan laut kian terancam," tambahnya menegaskan.

Masih kata Rusdianto, kerugian negara sudah ribuan triliun atas aktivitas ilegal di sektor kelautan perikanan. Nelayan tak kunjung sejahtera.

“Kebijakan pemerintah tak menyentuh rakyat. Pelaksana kebijakan selalu diserahkan pada kekuatan oligarki. Padahal penting kerja sama dengan nelayan dan masyarakat pesisir untuk distribusi keadilan dan kesejahteraan," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya