Pengamat transportasi Bambang Haryo Soekartono/Ist
PT ASDP Indonesia Ferry kembali mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) non tunai berupa 10 kapal motor penumpang milik Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp460 miliar di tahun 2024.
Sebelumnya pada tahun 2023 ASDP mendapatkan PMN berupa 12 unit kapal penumpang senilai Rp388 Miliar dalam bentuk barang milik Negara (BMN).
Menanggapi hal itu, pengamat transportasi Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan, seharusnya PT ASDP lebih memprioritaskan permintaan kepada pemerintah untuk revitalisasi dan penambahan dermaga bagi lintas utama komersial yang saat ini terjadi ketidakseimbangan antara jumlah kapal dengan kapasitas tampung dermaga.
Menurut Bambang, apabila PT ASDP sudah mendapatkan bantuan kapal untuk keperintisan tanpa harus mengeluarkan modal sendiri, diharapkan perusahaan negara itu bisa mengeluarkan sebagian keuntungannya yang pada 2022 meraup sebesar Rp585 milliar, dan di tahun 2023 sebesar Rp637 milliar, digunakan untuk merevitalisasi dan menambah dermaga di jalur komersial utama.
"Karena sebagian keuntungan PT ASDP diperoleh dari pengoperasian kepelabuhanan di jalur komersial utama baik dari jasa kepelabuhanan yang didapat dari penumpang dan kendaraan maupun jasa sandar yang didapat dari kapal kapal ysng beroperasi di jalur tersebut," kata Bambang dalam keterangannya, Minggu (7/7).
Berarti, lanjut Bambang, pelabuhan bagi PT ASDP adalah alat produksi seperti halnya kapal. Maka seharusnya PT ASDP juga mengeluarkan anggaran dari hasil keuntungannya untuk pembangunan dermaga di 6 Lintas Komersial Utama ini.
"Bila tidak cukup dari keuntungan tersebut, maka PT ASDP seharusnya meminta tambahan anggaran kepada pemerintah untuk pembangunan Dermaga serta revitalisasi," kata Bambang.
Adapun jalur komersial utama seperti misalnya Merak-Bakaeuheuni (Jawa-Sumatera), Ketapang-Gilimanuk (Jawa-Bali), Padang Bai-Lembar (Bali-Lombok), Lombok-Pototano (Lombok-Sumbawa), Bajoe-Kolaka (Sulsel-Sulteng), Palembang-Muntok (Sumsel-Bangka).
Semua lintas tersebut, kata Bambang, memiliki dermaga yang hanya bisa menampung 30-50 persen dari jumlah kapal yang beroperasi di lintasan tersebut. Hal ini tentu sungguh sangat memprihatinkan sehingga sering mengakibatkan penyebab kemacetan panjang seperti misalnya di Merak-Bakaeuheuni, Ketapang-Gilimanuk, dan beberapa lintas penyebrangan lainnya.
"Seharusnya kita paham alat produksi PT ASDP tidak hanya kapal tapi juga dermaga. Karena pendapatan dan keuntungan dari jasa kepelabuhanan yang juga
captive dan pasti mendapatkan keuntungan," kata Bambang.
Sudah semestinya, kata Bambang, PT ASDP segera melakukan penambahan dermaga di lintasan penyeberangan terutama di Lintas Komersial Utama yang sering terjadi kemacetan panjang akibat dari kurangnya jumlah dermaga yang tidak seimbang dengan jumlah kapalnya.
