PM Inggris, Keir Starmer/Net
Rencana deportasi migran ke Rwanda yang digagas Partai Konservatif, sepertinya tidak akan dilanjutkan oleh pemerintahan Inggris yang baru.
Pasalnya, pengganti Rishi Sunak dari Partai Buruh, yakni Keir Starmer menyatakan ketidaksiapannya untuk melanjutkan proses deportasi tersebut.
Menurut Starmer, skema pemindahan migran ke Rwanda tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penanganan pengungsi di Inggris.
"Skema Rwanda telah mati dan terkubur sebelum dimulai. Saya tidak siap untuk melanjutkan tipu muslihat yang tidak akan memberikan efek jera,” kata dia dalam konferensi pers pertamanya, seperti dimuat
AFP pada Minggu (7/7).
Mantan PM Sunak telah mempertaruhkan reputasi politiknya dalam rencananya menghentikan arus migran yang masuk ke negaranya.
Dia bersikeras mendorong rencana deportasi yang kontroversial meski dikecam oleh kelompok hak asasi manusia dan keputusan pengadilan.
Sementara Partai Buruh mengatakan akan membuang skema pemindahan orang ke Rwanda yang melintasi Selat Inggris dengan perahu dari Prancis utara.
Starmer sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan Sunak tidak memberikan efek jera dan tidak bernilai uang.
Dia telah berjanji untuk mengatasi masalah migran dari akarnya yakni dengan menghancurkan geng-geng penyelundup manusia di belakang penyeberangan.
"Inti dari kebijakan ini adalah dibentuknya Komando Keamanan Perbatasan elit baru, yang terdiri dari spesialis imigrasi dan penegakan hukum, serta badan intelijen dalam negeri MI5," papar Starmer.
Kementerian Dalam Negeri Inggris bulan lalu memperkirakan 12.313 orang telah menyeberang ke Inggris sepanjang tahun ini, meningkat 18 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Terdapat 29.437 kedatangan di sepanjang tahun 2023, turun 36 persen dari rekor 45.774 kedatangan pada tahun 2022.
