Berita

Pendiri Partai Nasdem, Kisman Latumakulita/RMOL

Politik

Pendiri Nasdem Minta KPK Usut Dugaan Aliran Dana Kementan ke Green House Surya Paloh

RABU, 03 JULI 2024 | 15:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menindaklanjuti fakta sidang soal dugaan aliran uang dari Kementerian Pertanian ke green house milik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Kepulauan Seribu.

Permintaan itu disampaikan pendiri Partai Nasdem, Kisman Latumakulita kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore (3/7).

"Saya Datang ke KPK, menindaklanjuti fakta persidangan yang ditemukan di sidang Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Jakarta Pusat," ujar Kisman.

"Di sana bunyi bahwa, ada uang dana dari Kementan yang mengalir ke green house Pulau Balige di Kepulauan Seribu, yang diduga milik Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh," imbuhnya.

Kedatangannya di KPK ini, kata Kisman, dirinya meminta agar KPK memproses dengan cepat soal dugaan aliran dana tersebut.

"Hasilnya cuma dua. Kalau tidak benar dana itu mengalir ke Pulaunya Pak Surya Paloh ke Pulau Balige, maka fitnah dan wasangka berakhir. Tapi kalau benar, maka ya sebagai konsekuensi dari prinsip equality before the law, KPK lanjutkan saja pemeriksaannya," terang Kisman.

Namun demikian, Kisman berharap agar Surya Paloh tidak terlibat seperti apa yang disampaikan penasihat hukum terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian.

"Sebagai pendiri Partai Nasdem, saya berharap Pak Surya Paloh tidak terlibat. Masa sih cuma duit puluhan miliar Pak Surya Paloh harus bisa tergoda dengan kayak begituan," tutur Kisman.

Kisman mengaku, dirinya mendapatkan informasi bahwa aliran dana Kementan ke green house milik Surya Paloh itu mencapai puluhan miliar rupiah.

"Saya persisnya tidak tahu, tapi puluhan miliar. Katanya sih di bawah ratusan miliar. Ya berarti mungkin di atas 50-an," pungkasnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

Badai Alfred Mengamuk di Queensland, Ribuan Rumah Gelap Gulita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025

Senin, 10 Maret 2025 | 11:36

Rupiah Loyo ke Rp16.300 Hari Ini

Senin, 10 Maret 2025 | 11:24

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

Senin, 10 Maret 2025 | 11:22

Presiden Prabowo Diharapkan Jamu 38 Bhikkhu Thudong

Senin, 10 Maret 2025 | 11:19

Harga Emas Antam Merangkak Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 10 Maret 2025 | 11:16

Polisi Harus Usut Tuntas Korupsi Isi MinyaKita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:08

Pasar Minyak Masih Terdampak Kebijakan Tarif AS, Harga Turun di Senin Pagi

Senin, 10 Maret 2025 | 11:06

Lebaran di Jakarta Tetap Seru Meski Ditinggal Pemudik

Senin, 10 Maret 2025 | 10:50

Selengkapnya