Berita

Pendiri Partai Nasdem, Kisman Latumakulita/RMOL

Politik

Pendiri Nasdem Minta KPK Usut Dugaan Aliran Dana Kementan ke Green House Surya Paloh

RABU, 03 JULI 2024 | 15:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menindaklanjuti fakta sidang soal dugaan aliran uang dari Kementerian Pertanian ke green house milik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Kepulauan Seribu.

Permintaan itu disampaikan pendiri Partai Nasdem, Kisman Latumakulita kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore (3/7).

"Saya Datang ke KPK, menindaklanjuti fakta persidangan yang ditemukan di sidang Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Jakarta Pusat," ujar Kisman.

"Di sana bunyi bahwa, ada uang dana dari Kementan yang mengalir ke green house Pulau Balige di Kepulauan Seribu, yang diduga milik Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh," imbuhnya.

Kedatangannya di KPK ini, kata Kisman, dirinya meminta agar KPK memproses dengan cepat soal dugaan aliran dana tersebut.

"Hasilnya cuma dua. Kalau tidak benar dana itu mengalir ke Pulaunya Pak Surya Paloh ke Pulau Balige, maka fitnah dan wasangka berakhir. Tapi kalau benar, maka ya sebagai konsekuensi dari prinsip equality before the law, KPK lanjutkan saja pemeriksaannya," terang Kisman.

Namun demikian, Kisman berharap agar Surya Paloh tidak terlibat seperti apa yang disampaikan penasihat hukum terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian.

"Sebagai pendiri Partai Nasdem, saya berharap Pak Surya Paloh tidak terlibat. Masa sih cuma duit puluhan miliar Pak Surya Paloh harus bisa tergoda dengan kayak begituan," tutur Kisman.

Kisman mengaku, dirinya mendapatkan informasi bahwa aliran dana Kementan ke green house milik Surya Paloh itu mencapai puluhan miliar rupiah.

"Saya persisnya tidak tahu, tapi puluhan miliar. Katanya sih di bawah ratusan miliar. Ya berarti mungkin di atas 50-an," pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya