Berita

Pendiri Partai Nasdem, Kisman Latumakulita/RMOL

Politik

Pendiri Nasdem Minta KPK Usut Dugaan Aliran Dana Kementan ke Green House Surya Paloh

RABU, 03 JULI 2024 | 15:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menindaklanjuti fakta sidang soal dugaan aliran uang dari Kementerian Pertanian ke green house milik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Kepulauan Seribu.

Permintaan itu disampaikan pendiri Partai Nasdem, Kisman Latumakulita kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore (3/7).

"Saya Datang ke KPK, menindaklanjuti fakta persidangan yang ditemukan di sidang Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Jakarta Pusat," ujar Kisman.


"Di sana bunyi bahwa, ada uang dana dari Kementan yang mengalir ke green house Pulau Balige di Kepulauan Seribu, yang diduga milik Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh," imbuhnya.

Kedatangannya di KPK ini, kata Kisman, dirinya meminta agar KPK memproses dengan cepat soal dugaan aliran dana tersebut.

"Hasilnya cuma dua. Kalau tidak benar dana itu mengalir ke Pulaunya Pak Surya Paloh ke Pulau Balige, maka fitnah dan wasangka berakhir. Tapi kalau benar, maka ya sebagai konsekuensi dari prinsip equality before the law, KPK lanjutkan saja pemeriksaannya," terang Kisman.

Namun demikian, Kisman berharap agar Surya Paloh tidak terlibat seperti apa yang disampaikan penasihat hukum terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian.

"Sebagai pendiri Partai Nasdem, saya berharap Pak Surya Paloh tidak terlibat. Masa sih cuma duit puluhan miliar Pak Surya Paloh harus bisa tergoda dengan kayak begituan," tutur Kisman.

Kisman mengaku, dirinya mendapatkan informasi bahwa aliran dana Kementan ke green house milik Surya Paloh itu mencapai puluhan miliar rupiah.

"Saya persisnya tidak tahu, tapi puluhan miliar. Katanya sih di bawah ratusan miliar. Ya berarti mungkin di atas 50-an," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya