Berita

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu/Ist

Nusantara

Dewan Pers Minta Kapolri dan Panglima TNI Usut Kebakaran Rumah Wartawan Karo

SELASA, 02 JULI 2024 | 12:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Peristiwa kebakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara menjadi perhatian serius Dewan Pers.

Kasus ini memunculkan spekulasi karena berdasarkan temuan Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumut, kebakaran rumah wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu terjadi setelah korban memberitakan perjudian di Kabupaten Karo yang diduga melibatkan oknum TNI.

Kebakaran pada 27 Juni 2024 menewaskan empat orang, yakni Sempurna Pasaribu (47), Elfrida Boru Ginting (48), Sudi Investasi Pasaribu (12 tahun), dan Loin Situkur (3).


"Dewan Pers sangat menyesalkan terjadinya kebakaran yang merenggut nyawa tersebut," kata Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, Selasa (2/7).

Dewan Pers mendapati ada dua versi yang berbeda atas kejadian tersebut. Versi tim KKJ yang berisi AJI, IJTI, PFI, FJPI, dan LBH Medan menyatakan ada dugaan keterlibatan oknum TNI dan terkait dengan pemberitaan perjudian di rumah oknum TNI tersebut.

Sedangkan versi lain, kebakaran tersebut terjadi karena ada ceceran bensin di rumah korban hingga menyulut bara api. Ditambah, korban memang berjualan bensin eceran di rumahnya.

Atas kejadian itu, Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis atau KKJ.

"Dewan Pers juga meminta Panglima TNI dan Pangdam membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial," tegas Ninik.

Dewan Pers juga meminta Komnas HAM dan LPSK ikut melakukan investigasi dan memberikan perlindungan kepada keluarga korban.
 
"Secara khusus, Dewan Pers mengimbau wartawan dan media agar bekerja secara profesional dan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta aturan lain yang terkait," tutup Ninik.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya