Berita

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto/RMOL

Hukum

KPK Dalami Laporan PPATK Terkait Dana Pemilu 2024

MINGGU, 30 JUNI 2024 | 13:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 39 laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selanjutnya didalami, termasuk soal aliran dana Pemilu 2024.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengatakan, sejak 1 Januari hingga 28 Juni 2024, KPK telah menerima 39 LHA dari PPATK.

"Terdiri dari 7 atas inisiatif PPATK untuk didalami dan dipelajari KPK, 15 diberikan atas inisiatif PPATK untuk membantu penanganan kasus yang sedang berjalan di KPK, dan 17 diberikan atas permintaan penyidik atau penyelidik," kata Tessa, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/6).


KPK juga mengapresiasi kerjasama dan bantuan yang diberikan PPATK, serta berharap kerjasama bisa terus ditingkatkan, terutama mendukung pengungkapan perkara-perkara pencucian uang.

"Sedangkan LHA PPATK terkait aliran dana Pemilu 2024 saat ini kami masih berkoordinasi dengan pihak PPATK, dalam konteks pendalaman atas transaksi-transaksi itu," pungkasnya.

Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (26/6), PPATK membeberkan perputaran dana terkait Pemilu mencapai Rp80.117.675.256.064 (Rp80,1 triliun), sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya