Berita

Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta Bely Bilallusalam/Net

Politik

DPW Jakarta Setuju Muktamar PPP Dipercepat, Usul Digelar di Bali

SABTU, 29 JUNI 2024 | 20:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Desakan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipercepat terus bermunculan dari berbagai daerah. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta turut menyuarakan agar muktamar dipercepat tahun 2024.

Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta Bely Bilallusalam menyatakan bahwa muktamar merupakan forum tertinggi sebagai sarana evaluasi partai secara menyeluruh.

Muktamar dipercepat tahun ini 2024 merupakan kebutuhan organisasi yang didasarkan atas hasil pemilu yang diperoleh PPP jauh dari harapan jutaan umat Islam di Indonesia.


“Muktamar dipercepat adalah kebutuhan organisasi, bukan kebutuhan kelompok atau perorangan, apalagi pasca PPP dinyatakan tidak lolos parlemen. Maka evaluasi harus segera dilakukan melalui Muktama,” ujar Bely dalam keterangannya, Sabtu (29/6).

Bely menambahkan bahwa permintaan muktamar dipercepat ini kami dasarkan atas semakin banyaknya aspirasi kader akar rumput yang penting untuk diperhatikan dan direalisasikan.

"Kalau tidak maka saya khawatir PPP akan semakin terpuruk kedepannya karena ditinggalkan oleh basis akar rumput. Jika Mardiono tidak sanggup gelar muktamar tahun ini sebaiknya mundur saja,” tuturnya.

"Untuk itu kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh DPW PPP Bali dan kami usulkan Muktamar diselenggarakan di Bali," tandasnya.

Sebelumnya, DPW Bali menyatakan masih ada peluang Muktamar dilaksanakan tahun ini, meskipun sebagian wilayah klaim Muktamar telah diputuskan tahun 2025.

Namun hal itu menurut DPW Bali belum ada keputusan resmi, karena keputusan resmi terkait jadwal Muktamar harus melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya