Berita

Presiden Taiwan, Lai Ching-te/Net

Dunia

Presiden Lai Ching-te: China Tidak Berhak Hukum Rakyat Taiwan

SENIN, 24 JUNI 2024 | 16:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Lai Ching-te mengecam kebijakan China yang baru-baru ini mengeluarkan pedoman peradilan baru untuk menghukum mati semua pendukung kemerdekaan Taiwan.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin (24/6), Lai menegaskan bahwa demokrasi bukanlah sebuah kejahatan, sehingga China tidak memiliki hal untuk menghukum rakyat Taiwan yang menginginkan kemerdekaan mereka.

"China tidak punya hak untuk menghukum rakyat Taiwan hanya karena apa yang mereka dukung. China tidak punya hak untuk melakukan penuntutan lintas batas terhadap rakyat Taiwan,” kata Lai, seperti dimuat AFP.


Dia juga memperingatkan potensi memburuknya hubungan antara kedua belah pihak, jika China terus berambisi menguasai Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.

Lai juga meminta agar Beijing menjalin dialog dengan Taiwan, menurutnya, ini adalah cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua sisi.

Menurut Kementerian Pertahanan Taiwan, sejak pekan lalu aktivitas penerbangan militer China di sekitar Taipei meningkat signifikan.

Kementerian mendeteksi 115 pesawat militer China di sekitar Taiwan, beberapa diantaranya berada pada jarak 31 mil laut dari ujung selatan pulau itu.

China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan berambisi menguasainya meski harus menggunakan kekerasan.

Terlepas dari upaya Lai untuk berdialog, China tetap mempertahankan kehadiran militer yang kuat di sekitar Taiwan dan menolak seruan Lai untuk melakukan perundingan.

Di masa lalu, Beijing menyebut Lai sebagai separatis berbahaya yang akan membawa perang dan kemunduran di wilayah tersebut.

Militer China meningkatkan aktivitasnya di dekat Taiwan sejak kemenangan Lai dalam pemilu Januari lalu.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya