Berita

Logo Dewan Pers/Ist

Nusantara

Penelitian Dewan Pers Urai Benang Merah Masalah “Jale”

RABU, 12 JUNI 2024 | 16:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penelitian kolaboratif yang dilakukan  Dewan Pers dan Universitas Multimedia Nusantara memberikan gambaran jelas tentang dinamika media pers di Indonesia.

Dalam temuannya, persebaran dan pertumbuhan media siber di Indonesia ternyata masih terkonsentrasi di Indonesia bagian barat. Ketimpangan ini berbanding lurus dengan persebaran akses internet di tiap wilayah.

10 provinsi dengan jumlah media siber terbanyak adalah Bengkulu Kepulauan Riau, Banten, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jawa Barat Sumatera Utara Lampung dan Jakarta.

"10 provinsi dengan jumlah media siber terbanyak mewakili 44,87 persen dari total media yang tergabung asosiasi pers dan konstituen dewan pers," kata Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Sapto Anggoro di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (12/6).

Media yang terdaftar di Dewan Pers sampai tahun 2023 ada total 1.800 media, yang jika dirinci ada 1.015 media online, 374 media TV, 18 media radio dan 442 media cetak.

Data menunjukkan mayoritas perusahaan pers di Indonesia masih mengandalkan pendapatan dari iklan dibandingkan pendapatan alternatif.

Untuk menambah pendapatan dari iklan, perusahaan pers mengandalkan pendapatan digital seperti digital subscription dan e-paper.

Ketergantungan terhadap iklan dan sulitnya mengembangkan alternative revenue stream memaksa media-media kecil untuk menghemat biaya operasional yang berdampak pada gaji jurnalis.

Akibatnya tidak sedikit jurnalis yang menutupi kekurangan dengan menjadi wartawan ‘Jale’.

Istilah ini kepanjangan dari jatah lelah. Dalam praktik ini, jurnalis menerima sejumlah uang dari narasumber untuk kepentingan mereka.

"Akar masalah ‘Jale’ ada dua perusahaan tak memberi gaji layak dan jurnalis merasa tak bersalah," jelas Sapto.

Atas dasar hal tersebut, untuk mendorong berkembangnya ekosistem pers yang sehat, Dewan Pers memfasilitasi verifikasi perusahaan pers, pendampingan peningkatan kapasitas media, fasilitasi uji kompetensi wartawan dan mendorong terbitnya peraturan tentang publisher right.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya