Berita

Ketua MK Suhartoyo/Ist

Politik

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Cianjur

KAMIS, 06 JUNI 2024 | 12:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gugatan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Cianjur, Jawa Barat, dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperintahkan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan tersebut terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 untuk perkara nomor 55 yang dilayangkan Caleg DPRD Gerindra Hendry Juanda, di Ruang Sidang Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).

"Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara," kata Suhartoyo.


Dijelaskan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh, putusan MK didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid. Sus/2024/PN Cjr , yang diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 17 Mei 2024.

Putusan Pengadilan Cianjur menyatakan dugaan tindak pidana pemilu yang melibatkan kepala desa di Cianjur telah terbukti dalam persidangan, khususnya mengenai aksi pelaku terpidana menukar suara caleg partai.

"(Dalam putusan pengadilan Cianjur) menyatakan Terdakwa Soemantri (Kepala Desa Mentengsari) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (pemilu)," kata Daniel.

"Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang peserta pemilu menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu dapat mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang," sambung Daniel.

Dikarenakan tindakan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari Soemantri yang melakukan pencoblosan dua kali terhadap surat suara di TPS 15 Desa Mentengsari, menurut Mahkamah, harus dipulihkan proses pemilu yang telah diciderai oleh tindakan pidana yang dilakukan itu.

Selain itu, MK juga memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan ulang surat suara pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 Desa Mentengsari.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya