Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Ist
Masa tugas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tinggal lima bulan lagi. Namun masih banyak perkerjaan rumah alias PR yang belum dituntaskan Heru.
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto mengatakan, sedikitnya ada empat masalah vital yang mendesak dituntaskan sebelum Heru lengser, yakni kasus tanah seluas 65,94 hektare di Pegadungan, Cengkareng.
Berikutnya kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng.
"Berikutnya soal dugaan kasus korupsi Formula E," kata Sugiyanto kepada K
antor Berita Politik RMOL, Kamis (6/6).
Di sisi lain, lanjut Sugiyanto, pada tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan terdapat 10.931 rekomendasi yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2022.
IHPD tahun 2022 mencantumkan rekomendasi sejak 2005 hingga 2022. Sebanyak 9.432 rekomendasi atau 86,29 persen telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Namun masih ada 1.215 rekomendasi atau setara dengan 11,11 persen yang belum ditindaklanjuti.
"Empat masalah ini kemungkinan masuk kategori rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Sugiyanto.
Dalam rapat paripurna legislatif Jakarta di Gedung DPRD DKI, pada Senin (29/5/2023), Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit menegaskan bahwa rekomendasi ini harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti Pemprov DKI Jakarta.
"Pemprov DKI wajib menindaklanjuti rekomendasi dan memberikan penjelasan kepada BPK soal tindak lanjut rekomendasi tersebut," kata Sugiyanto.
Empat masalah tersebut, kata Sugiyanto, adalah gambaran dari banyaknya masalah lain tentang Jakarta yang terkait dengan rekomendasi BPK.
"Solusi penyelesaian masalah RS Sumber Waras, pengadaan tanah di Cengkareng, dan Formula E sudah sejak lama ditunggu publik. Namun, sampai saat ini belum terdengar lagi penyelesaiannya," demikian Sugiyanto.
