Berita

Gedung Merah Putih KPK/RMOL

Hukum

KPK Panggil Mahasiswa Lacak Keberadaan Harun Masiku

KAMIS, 30 MEI 2024 | 13:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Seorang mahasiswa dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, hari ini, Kamis (30/5), pihaknya memanggil satu orang sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Hugo Ganda (pelajar/mahasiswa)," kata Ali kepada wartawan, Kamis siang (30/5).

Namun demikian, belum diketahui materi apa yang akan didalami tim penyidik kepada saksi Hugo Ganda dimaksud.

Sebelumnya pada Rabu (29/5), tim penyidik memeriksa salah seorang Tim Advokasi Pemilihan Umum PDIP sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku dalam kasus suap terkait PAW anggota DPR RI Dapil Sumsel I Fraksi PDIP periode 2019-2024. Saksi dimaksud adalah Simeon Petrus. Akan tetapi, KPK belum membeberkan hasil pemeriksaannya.

Dalam upaya melakukan pencarian terhadap Harun Masiku, KPK sebelumnya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan yang sudah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023.

Wahyu telah diperiksa KPK pada Jumat, 29 Desember 2023. Saat itu, Wahyu didalami soal informasi keberadaan Harun Masiku. Bahkan, KPK juga sudah menggeledah rumah Wahyu di Banjarnegara, Jawa Tengah pada Selasa, 12 Desember 2023, dalam rangka mencari keberadaan Harun Masiku.

Seperti diketahui, Wahyu bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Dia masih di bawah bimbingan Bapas Klas I Semarang hingga 13 Februari 2027.

Sebelum bebas bersyarat, Wahyu dijebloskan ke Lapas pada 17 Juni 2021, setelah putusan Kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukumannya dari 6 tahun menjadi 7 tahun penjara, dikurangi masa penahanan.

Selain vonis 7 tahun, Wahyu juga wajib membayar denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik menduduki jabatan publik selama 5 tahun, terhitung setelah menjalani pidana pokok.

Dalam perkara suap terkait PAW anggota DPR Dapil Sumsel I Fraksi PDIP periode 2019-2024 itu, Wahyu terbukti menerima uang 19 ribu Dolar Singapura dan uang 38.500 Dolar Singapura atau seluruhnya setara dengan Rp600 juta, dari Saeful Bahri, mantan Caleg PDIP, agar mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Harun Masiku sendiri saat ini berstatus buron, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020.

Wahyu juga terbukti menerima uang sebesar Rp500 juta dari Rosa Muhammad Thamrin Payapo, Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, terkait seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.

Populer

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Machmudin Ingatkan Warga Jangan Coba-coba Mengakali PPDB

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:45

Bey Perintahkan Pemkot Bandung Pulihkan Sungai Citarum

Kamis, 20 Juni 2024 | 03:00

Bey Machmudin akan Serius Tangani Judi Online di Jabar yang Tembus Rp3,8 T

Rabu, 26 Juni 2024 | 18:20

Wali Kota Semarang Gratiskan Biaya di 41 SMP Swasta

Minggu, 23 Juni 2024 | 00:46

UPDATE

Puncak Hari Bhayangkara Digelar di Monas

Jumat, 28 Juni 2024 | 23:59

Komitmen Penegak Hukum Berantas Judi Online Diapresiasi Rampai Nusantara

Jumat, 28 Juni 2024 | 23:57

Ketua Kadin: Barang Impor Bikin Industri Tekstil Sekarat

Jumat, 28 Juni 2024 | 23:29

Kesulitan Obat-obatan, Pasien Talasemia Aceh Terancam Kehilangan Masa Depan

Jumat, 28 Juni 2024 | 23:00

Prabowo Hingga Jokowi Diundang Hadiri Puncak HUT Bhayangkara 78

Jumat, 28 Juni 2024 | 22:49

Usai Atasi Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Pastikan Operasional Kembali Normal

Jumat, 28 Juni 2024 | 22:36

Kongres PAN Dipercepat, Pengamat: Upaya Amankan Zulhas di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jumat, 28 Juni 2024 | 22:29

Buru Bandar Judi Online, Kapolri: Kita Telusuri Sampai Titik Puncak!

Jumat, 28 Juni 2024 | 22:23

Dituntut 12 Tahun Penjara, JPU KPK Sebut Bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo Tamak

Jumat, 28 Juni 2024 | 22:15

Pengamat: Duet Anies-Sohibul Prematur dan Tidak Berwarna

Jumat, 28 Juni 2024 | 22:11

Selengkapnya