Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta/Ist
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta menyatakan menyatakan tegak lurus pada komando Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
Ketua Badan Saksi PPP DKI Jakarta Sanusi mengungkapkan, pernyataan sikap mendukung kepemimpinan Dasuki dan Mardiono disampaikan Pimpinan Anak Cabang (PAC) dalam Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Jakarta Barat.
Dia mengatakan, ikhtiar PPP mencari keadilan dari hasil Pileg 2024 melalui Mahkamah Konstitusi (MK) telah maksimal, meskipun hasilnya tidak meloloskan PPP ke Senayan.
"Kita tidak perlu bersedih dengan hasil Pemilu yang tidak terlalu baik. Jangan saling menyalahkan antar sesama kader dan jangan ada upaya inkonstitusional untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak PPP," ujar Sanusi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/5).
Sanusi menyebutkan, saat ini yang diperlukan adalah fokus dalam kegiatan Pilkada Serentak 2024, serta mendukung upaya DPP PPP untuk mengembalikan suara yang hilang.
"Kita fokus saja pada agenda terdekat yaitu Pilkada DKI Jakarta. Mulai dekati para tokoh masyarakat hingga aktifkan kegiatan keagamaan di seluruh tingkatan, baik anak cabang maupun ranting," tuturnya.
Sekretaris DPC PPP Jakarta Barat, Sugeng Siswanto menambahkan, beberapa hasil keputusan Rapimcab yang telah diikuti oleh para ketua PAC, yakni mendukung penuh DPP PPP yang dipimpin Mardiono untuk melakukan upaya agar PPP bisa lolos parliamentary threshold (PT) 4 persen.
Selain itu, pengurus DPW dan DPP PPP diminta untuk fokus menghadapi Pilkada Serentak dan tidak diganggu oleh unsur-unsur di dalam maupun luar partai yang dapat memecah belah.
"Serta mengganggu konsentrasi kader dalam berjuang untuk memenangkan Pilkada khususnya DKI Jakarta,” tegas Siswanto.
Siswanto juga mengaku menolak segala bentuk aksi dan manuver politik yang bertentangan dengan konstitusi partai.
“Kami menolak segala bentuk aksi dan manuver politik yang bertentangan dengan konstitusi partai, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
