Berita

PT Indofarma Tbk (INAF)/Net

Politik

DPR Harus Panggil Korporasi Indofarma dan Menteri BUMN

KAMIS, 23 MEI 2024 | 12:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diminta untuk segera memanggil pihak PT Indofarma Tbk (INAF) dan Menteri BUMN Erick Thohir. Hal ini, untuk segera dilakukan evaluasi terhadap persoalan anak usaha Biofarma tersebut.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Indofarma harus segera diinvestigasi dan dievaluasi lantaran menurut pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, masalah utama gaji karyawan yang belum dibayar ada di anak usaha Indofarma, atau cucu usaha Biofarma, yaitu Indofarma Global Medika.

Di mana, perusahaan itu bertugas mendistribusikan produk-produk Indofarma. Arya menyebut, ada uang Rp470 miliar yang tidak disetor oleh Indofarma Global Medika.


"Indofarma mesti diinvestigasi dan dievaluasi," kata Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).

Muslim menilai, Biofarma tidak cukup hanya memberikan talangan pembayaran gaji karyawan Indofarma, sedangkan dana yang bermasalah ada di anak perusahaan Indofarma.

"Cari penyakitnya, setelah diinvestigasi ya dievaluasi. DPR segera panggil pihak korporasi dan Menteri BUMN Erick Thohir harus turun tangan langsung usut dan evaluasi," pungkas Muslim.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya