Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu/RMOLJabar
Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi penduduk terbanyak di Indonesia. Namun banyaknya penduduk tersebut justru menjadi persoalan karena angka tenaga kerja yang menganggur masih tergolong tinggi.
Hingga Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat mencapai 7,44 persen dari total angkatan kerja sebanyak 25,39 juta. Artinya, lebih dari 1,86 juta warga belum mendapatkan pekerjaan.
Tingginya angka pengangguran tersebut ditengarai karena minimnya kompetensi dan keterampilan warga. Sehingga faktor-faktor tersebut perlu terus ditingkatkan agar angka pengangguran bisa terus ditekan.
Karena itulah, Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu, mendorong pembangunan di Jawa Barat fokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Langkah tersebut penting seiring jumlah penduduk Jabar yang besar.
“Jangan sampai angkatan kerja banyak tapi enggak kerja, karena enggak siap. Lapangan pekerjaan ada, tapi enggak terampil, kan repot. Itu yang saya harap kita fokus ke SDM, jangan kepada infrastruktur,” ujar Haru ditemui
Kantor Berita RMOLJabar di Kota Bandung, Senin (20/5).
Haru menyebut, Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 50 juta jiwa hanya dibekali anggaran Rp36 triliun. Berbanding terbalik dengan Jakarta yang punya anggaran Rp88 triliun, tapi populasinya hanya 12 juta.
“Artinya kebijakan harus beda, harus investasi padat karya agar orang Jawa Barat bisa kerja. Kalau padat modal yang kita dorong susah. Investasi yang masuk tidak berdampak pada lapangan pekerjaan,” tuturnya.
Selain mengurangi angka pengangguran, Haru menilai, pembangunan SDM juga penting untuk menyiapkan bonus demografi 2045. Sehingga jumlah penduduk yang banyak di Jawa Barat nantinya bisa benar-benar bermanfaat.
“Saya harap ada antitesa hasil pileg pilpres. Kalau tidak ada antitesa, terus main infrastruktur, hanya membangun infrastruktur tidak esensial. Jadi kita fokus ke SDM. Kita persiapkan bonus demografi secara serius,” tutup Haru.
Haru mengakui, pembangunan SDM bisa berjalan sukses jika semua pihak bersinergi. Karena itu, kolaborasi harus dibangun pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten.
