Berita

Ketua DPP PDIP Said Abdullah/RMOL

Politik

Rakernas PDIP Tak Bahas Sikap ke Pemerintahan Prabowo

SENIN, 20 MEI 2024 | 13:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam rapat kerja nasional (Rakernas) ke-5 PDIP yang akan digelar 24-26 Mei 2024 tidak akan membahas soal sikap partai banteng di luar atau di dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, parpolnya akan mematuhi keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kita tidak mengenal oposisi, karena kita adalah presidential, kemudian yang kedua rakernas tidak dalam forum di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Karena apa? karena itu sudah disepakati merupakan prerogatif ibu ketum,” kata Said Abdullah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/5).


Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengatakan, dalam rakernas nanti akan ada tiga isu penting yang menjadi pembahasan internal PDIP.

“Apa sih tantangan ke depan bangsa ini, baik secara ideologi, ekonomi, budaya dan sosial, serta pertahanan. Itu yang jauh lebih penting daripada berkutat soal di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan,” kata Said.

Said menambahkan, untuk susunan kabinet diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo-Gibran, dan PDIP tidak akan ikut campur.

"Menyusun kabinet kewenangan penuh Bapak Prabowo Subianto, kami tidak boleh cawe-cawe bagaimanan caranya, etik harus dibangun oleh kami,” kata Said.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya