Walikota di Jakarta Jangan Kendor Tagih Kewajiban Pengembang

Pemerintah kota (Pemkot) di DKI Jakarta harus gencar melakukan penagihan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) sebagai kewajiban pengembang kepada pemerintah.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, Pemkot perlu menindak tegas pengembang pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanan (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) yang tidak kooperatif.

"Termasuk kemungkinan penghapusan SIPPT/IPPR pengembang yang telah lama tidak produktif," kata Mujiyono dikutip Kamis (16/5).

Pasalnya, kata Mujiyono setiap tahun persoalan aset yang tak tertagih dari kewajiban pengembang selalu menjadi catatan hitam laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov DKI Jakarta dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau memang secara aturan boleh diputihkan, putihkan saja. Jangan digantung kalau orangnya sudah enggak ada, objeknya sudah enggak tahu kemana tapi masih tercatat laporan keuangan Jakarta kotor terus gara-gara itu,” ujar Mujiyono.

Ia juga menegaskan, Pemkot tidak boleh segan memberi sanksi kepada pengembang yang menyewakan Fasos Fasum kepada pengembang lain yang tak mengantongi izin.

“Ya harus ditindak tegas. Harus dibuatkan aturan karena itu menggunakan haknya masyarakat," demikian Mujiyono.