Berita

Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Lamongan, M Farid Achiyani/RMOLJatim

Politik

ASN Daftar Pilkada, 3 Pimpinan Parpol Dipanggil

KAMIS, 16 MEI 2024 | 07:36 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Sejumlah Parpol dipanggil Bawaslu, terkait pendaftaran bakal calon bupati (Bacabup) yang juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, Khusnul Yakin.

Pemanggilan dipicu dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Khusnul Yakin, yang masih berstatus ASN saat mengikuti penjaringan di sejumlah Parpol.

"Tiga pimpinan Parpol sudah kami panggil," kata Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Lamongan, M Farid Achiyani, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (16/5).


Tiga pimpinan Parpol yang bakal dimintai klarifikasi adalah Ketua DPC PDIP Husen, Ketua DPC PKB Abdul Ghofur, dan Ketua DPD PAN Ali Makhfud.

Menurut Farid, pihaknya akan mencari tahu apa saja persyaratan yang diberlakukan masing-masing partai dalam penjaringan Bacabup.

Informasi sementara yang diperoleh menyebutkan, saat mendaftar, Khusnul Yakin masih berstatus ASN. Namun Farid belum bisa memastikan apakah terjadi pelanggaran, karena masih proses pemeriksaan.

"Kami akan tanya kapan daftarnya (Khusnul Yaqin), termasuk berkas persyaratan, dan hal lain yang diperlukan," tegasnya.

Bila dipandang perlu, Bawaslu memanggil ketua Parpol lain yang juga dilamar Khusnul Yaqin, untuk pendalaman, termasuk bahan kajian untuk diplenokan.

Selain memanggil pimpinan Parpol, Bawaslu juga memanggil pihak Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya