Berita

Ilustrasi

Dunia

AS Akhirnya Larang Penjualan Chip Komputer ke Huawei Technologies

JUMAT, 10 MEI 2024 | 17:23 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Departemen Perdagangan AS akhirnya membatasi penjualan teknologi Amerika Serikat ke Huawai Technologies milik China dan mencabut izin tertentu untuk penjualan chip AS. Kebijakan baru ini diambil di tengah pengawasan terhadap Huawei. Demikian dilaporkan The Washinton Post.

“Kami tidak mengomentari izin spesifik apa pun, namun kami dapat mengonfirmasi bahwa kami telah mencabut izin tertentu untuk ekspor ke Huawei,” kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan.

Selain itu, perintah baru ini akan mencegah produsen yang berbasis di AS seperti Intel dan Qualcomm menjual chip untuk perangkat komputasi ke Huawei.


Huawei telah menjadi perhatian lembaga-lembaga federal AS lainnya seperti Komisi Komunikasi Federal. Selain itu, pemerintahan Biden telah berupaya untuk mendirikan lebih banyak perusahaan di AS yang dapat bersaing dengan Huawei Technologies.

Pabrikan yang berbasis di China ini telah menjadi pusat persaingan AS-China karena merupakan perusahaan teknologi China yang paling mahir. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki penjualan internet dan telepon yang signifikan di wilayah pedesaan Amerika. Jaringan ini menarik perhatian badan intelijen karena data yang mereka bawa.

The Washington Post melaporkan bahwa para ahli AS dalam masalah ini khawatir bahwa perangkat ini mungkin lebih rentan terhadap infiltrasi badan intelijen China.

Laporan tersebut lebih lanjut mengklaim bahwa, meskipun ada upaya AS selama bertahun-tahun untuk menghalangi kemajuannya, Huawei masih menjadi perusahaan No. 1 di dunia pada tahun 2023 dalam hal jumlah permohonan paten yang diajukan.

Perusahaan ini juga masih menjadi penjual pipa-pipa yang membentuk jaringan internet dan telepon terbesar di dunia, dan tetap menjadi pemain utama dalam produk konsumen gadget seperti telepon pintar.

Secara terpisah pada hari Selasa (7/5), Administrasi Telekomunikasi dan Informasi Nasional (NTIA) mengumumkan hibah sebesar USD 420 juta bagi perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya untuk membangun perlengkapan jaringan telepon yang dapat bersaing dengan Huawei.

NTIA memasukkan persyaratan bagi penerima hibah untuk bekerja sama dengan operator jaringan guna membantu memastikan produk mereka dapat memperoleh pembeli besar ketika dipasarkan, menurut laporan tersebut.

Larangan dan sanksi awal terhadap Huawei diberlakukan pada masa pemerintahan Trump, karena vendor AS diizinkan melakukan penjualan, yang pada saat itu memaksa perusahaan tersebut untuk beralih ke produsen yang berbasis di China untuk memenuhi permintaan mereka.

Namun, perusahaan-perusahaan AS diizinkan menjual komponen-komponen yang dianggap kurang sensitif kepada Huawei sesuai dengan undang-undang yang dibuat pada masa pemerintahan Trump.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya