Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)/Net

Politik

Pengamat: LBP Jangan Banyak Mencampuri Pemerintahan Prabowo

MINGGU, 05 MEI 2024 | 20:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke kabinet.

Entah ke siapa pernyataan politikus senior Golkar itu dilayangkan. Tentunya, statement tersebut turut membuat gaduh kubu Prabowo-Gibran saat ini.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai sebaiknya LBP tidak banyak ikut campur mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.


“Saya kira dalam pemerintahan Prabowo (mendatang), LBP jangan banyak mencampuri. Beda kalau Jokowi, LBP bisa mengatur, mengendalikan dan menyetir. Tapi, Prabowo adalah pemimpin yang tak bisa disetir,” ujar Jerry dalam keterangannya, Minggu (5/5).

“Saya kira LBP tak perlu banyak mengintervensi pemerintahan baru ini. Malah saya berpikir, LBP terlalu capek dan sebaiknya waktunya pensiun dan kalau pun masih ditunjuk jadi menteri berikanlah kepada para orang-orang muda yang kompeten,” tambahnya.

Menurut dia, Prabowo ke depan harus menempatkan orang yang sesuai dengan bidangnya. Prabowo juga jangan memberikan jabatan-jabatan rangkap seperti LBP saat ini.
 
“Ke depan saya kira Prabowo harus membekukan gaya LBP yang terlalu banyak rangkap jabatan. Jadi saya pikir Prabowo seorang nasionalis dan negarawan sejati yang ingin rekonsiliasi membangun bangsa,” terang dia.

Melihat sepak terjang LBP di pemerintahan Jokowi, Jerry menilai prestasinya juga tidak terlalu baik.

“Sebetulnya LBP menteri yang gagal total mulai dari Covid-19 sampai ketemu Elon Musk aja gagal. Jadi yang 'toxic' sebetulnya siapa apakah dia atau yang lain? Prabowo sangar cerdas memilih kabinetnya, jadi diam saja,” tandasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya