Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)/Net

Politik

Pengamat: LBP Jangan Banyak Mencampuri Pemerintahan Prabowo

MINGGU, 05 MEI 2024 | 20:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke kabinet.

Entah ke siapa pernyataan politikus senior Golkar itu dilayangkan. Tentunya, statement tersebut turut membuat gaduh kubu Prabowo-Gibran saat ini.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai sebaiknya LBP tidak banyak ikut campur mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.


“Saya kira dalam pemerintahan Prabowo (mendatang), LBP jangan banyak mencampuri. Beda kalau Jokowi, LBP bisa mengatur, mengendalikan dan menyetir. Tapi, Prabowo adalah pemimpin yang tak bisa disetir,” ujar Jerry dalam keterangannya, Minggu (5/5).

“Saya kira LBP tak perlu banyak mengintervensi pemerintahan baru ini. Malah saya berpikir, LBP terlalu capek dan sebaiknya waktunya pensiun dan kalau pun masih ditunjuk jadi menteri berikanlah kepada para orang-orang muda yang kompeten,” tambahnya.

Menurut dia, Prabowo ke depan harus menempatkan orang yang sesuai dengan bidangnya. Prabowo juga jangan memberikan jabatan-jabatan rangkap seperti LBP saat ini.
 
“Ke depan saya kira Prabowo harus membekukan gaya LBP yang terlalu banyak rangkap jabatan. Jadi saya pikir Prabowo seorang nasionalis dan negarawan sejati yang ingin rekonsiliasi membangun bangsa,” terang dia.

Melihat sepak terjang LBP di pemerintahan Jokowi, Jerry menilai prestasinya juga tidak terlalu baik.

“Sebetulnya LBP menteri yang gagal total mulai dari Covid-19 sampai ketemu Elon Musk aja gagal. Jadi yang 'toxic' sebetulnya siapa apakah dia atau yang lain? Prabowo sangar cerdas memilih kabinetnya, jadi diam saja,” tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya