Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)/Net

Politik

Pengamat: LBP Jangan Banyak Mencampuri Pemerintahan Prabowo

MINGGU, 05 MEI 2024 | 20:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke kabinet.

Entah ke siapa pernyataan politikus senior Golkar itu dilayangkan. Tentunya, statement tersebut turut membuat gaduh kubu Prabowo-Gibran saat ini.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai sebaiknya LBP tidak banyak ikut campur mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.


“Saya kira dalam pemerintahan Prabowo (mendatang), LBP jangan banyak mencampuri. Beda kalau Jokowi, LBP bisa mengatur, mengendalikan dan menyetir. Tapi, Prabowo adalah pemimpin yang tak bisa disetir,” ujar Jerry dalam keterangannya, Minggu (5/5).

“Saya kira LBP tak perlu banyak mengintervensi pemerintahan baru ini. Malah saya berpikir, LBP terlalu capek dan sebaiknya waktunya pensiun dan kalau pun masih ditunjuk jadi menteri berikanlah kepada para orang-orang muda yang kompeten,” tambahnya.

Menurut dia, Prabowo ke depan harus menempatkan orang yang sesuai dengan bidangnya. Prabowo juga jangan memberikan jabatan-jabatan rangkap seperti LBP saat ini.
 
“Ke depan saya kira Prabowo harus membekukan gaya LBP yang terlalu banyak rangkap jabatan. Jadi saya pikir Prabowo seorang nasionalis dan negarawan sejati yang ingin rekonsiliasi membangun bangsa,” terang dia.

Melihat sepak terjang LBP di pemerintahan Jokowi, Jerry menilai prestasinya juga tidak terlalu baik.

“Sebetulnya LBP menteri yang gagal total mulai dari Covid-19 sampai ketemu Elon Musk aja gagal. Jadi yang 'toxic' sebetulnya siapa apakah dia atau yang lain? Prabowo sangar cerdas memilih kabinetnya, jadi diam saja,” tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

MTI: Saatnya Pilih Pemimpin karena Kualitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:29

Korupsi Kredit Perbankan Rp629,8 Miliar Proyek Apartemen Bekasi Diusut

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:18

Ketika Hukum Konstitusi Berhadapan dengan Realitas Pertahanan Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:01

Kesaktian Nusron Terbukti Lagi, KPK Dibuat Tak Bergigi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:48

Masjid Apung An-Nur di Ancol jadi Landmark Baru di Pesisir Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:20

Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:07

KPK Jangan Gertak Sambal: Segera Jemput Paksa Nusron!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:35

Melampaui Efisiensi, Menemukan Peluang Baru

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:20

5 Jurnalis Hilang di Krakatau Dianugerahi Penghargaan Kemanusiaan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:02

Investor Jangan Gampang Panik soal Ancaman MSCI

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya