Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)/Net

Politik

Pengamat: LBP Jangan Banyak Mencampuri Pemerintahan Prabowo

MINGGU, 05 MEI 2024 | 20:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke kabinet.

Entah ke siapa pernyataan politikus senior Golkar itu dilayangkan. Tentunya, statement tersebut turut membuat gaduh kubu Prabowo-Gibran saat ini.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai sebaiknya LBP tidak banyak ikut campur mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.


“Saya kira dalam pemerintahan Prabowo (mendatang), LBP jangan banyak mencampuri. Beda kalau Jokowi, LBP bisa mengatur, mengendalikan dan menyetir. Tapi, Prabowo adalah pemimpin yang tak bisa disetir,” ujar Jerry dalam keterangannya, Minggu (5/5).

“Saya kira LBP tak perlu banyak mengintervensi pemerintahan baru ini. Malah saya berpikir, LBP terlalu capek dan sebaiknya waktunya pensiun dan kalau pun masih ditunjuk jadi menteri berikanlah kepada para orang-orang muda yang kompeten,” tambahnya.

Menurut dia, Prabowo ke depan harus menempatkan orang yang sesuai dengan bidangnya. Prabowo juga jangan memberikan jabatan-jabatan rangkap seperti LBP saat ini.
 
“Ke depan saya kira Prabowo harus membekukan gaya LBP yang terlalu banyak rangkap jabatan. Jadi saya pikir Prabowo seorang nasionalis dan negarawan sejati yang ingin rekonsiliasi membangun bangsa,” terang dia.

Melihat sepak terjang LBP di pemerintahan Jokowi, Jerry menilai prestasinya juga tidak terlalu baik.

“Sebetulnya LBP menteri yang gagal total mulai dari Covid-19 sampai ketemu Elon Musk aja gagal. Jadi yang 'toxic' sebetulnya siapa apakah dia atau yang lain? Prabowo sangar cerdas memilih kabinetnya, jadi diam saja,” tandasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya