Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)/Net

Politik

Pengamat: LBP Jangan Banyak Mencampuri Pemerintahan Prabowo

MINGGU, 05 MEI 2024 | 20:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke kabinet.

Entah ke siapa pernyataan politikus senior Golkar itu dilayangkan. Tentunya, statement tersebut turut membuat gaduh kubu Prabowo-Gibran saat ini.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai sebaiknya LBP tidak banyak ikut campur mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.


“Saya kira dalam pemerintahan Prabowo (mendatang), LBP jangan banyak mencampuri. Beda kalau Jokowi, LBP bisa mengatur, mengendalikan dan menyetir. Tapi, Prabowo adalah pemimpin yang tak bisa disetir,” ujar Jerry dalam keterangannya, Minggu (5/5).

“Saya kira LBP tak perlu banyak mengintervensi pemerintahan baru ini. Malah saya berpikir, LBP terlalu capek dan sebaiknya waktunya pensiun dan kalau pun masih ditunjuk jadi menteri berikanlah kepada para orang-orang muda yang kompeten,” tambahnya.

Menurut dia, Prabowo ke depan harus menempatkan orang yang sesuai dengan bidangnya. Prabowo juga jangan memberikan jabatan-jabatan rangkap seperti LBP saat ini.
 
“Ke depan saya kira Prabowo harus membekukan gaya LBP yang terlalu banyak rangkap jabatan. Jadi saya pikir Prabowo seorang nasionalis dan negarawan sejati yang ingin rekonsiliasi membangun bangsa,” terang dia.

Melihat sepak terjang LBP di pemerintahan Jokowi, Jerry menilai prestasinya juga tidak terlalu baik.

“Sebetulnya LBP menteri yang gagal total mulai dari Covid-19 sampai ketemu Elon Musk aja gagal. Jadi yang 'toxic' sebetulnya siapa apakah dia atau yang lain? Prabowo sangar cerdas memilih kabinetnya, jadi diam saja,” tandasnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya