Berita

Massa PP Himmah saat unjuk rasa di KPK, minta Mensos Tri Rismaharini diperiksa/Ist

Hukum

Demo di KPK, PP Himmah Minta Mensos Risma Cs Diperiksa

RABU, 26 JUNI 2024 | 11:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Puluhan kader dan simpatisan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) mendesak KPK memeriksa Menteri Sosial Tri Rismaharini, terkait dugaan korupsi di Kemensos.

Desakan itu disampaikan dengan menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (26/6).

Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution, mengatakan, ada banyak dugaan KKN di tubuh Kemensos, mulai pengalihan anggaran, pengkondisian paket atau proyek pengadaan, penyaluran bantuan melalui PT Pos, pengangkatan pejabat, serta penyaluran Bansos yang tidak tepat sasaran.


"KPK harus menangkap dan memeriksa Risma Cs. Usut tuntas kasus pengalihan anggaran verifikasi data kemiskinan Rp1,3 triliun tahu anggaran 2021 menjadi kegiatan Pusdatin, dan pengadaan lain yang diduga sarat KKN," kata Razak, saat orasi di atas mobil komando.

Menurutnya, Mensos diduga melakukan perbuatan semena-mena dan melanggar aturan, di mana pengalihan anggaran jumbo Rp1,3 triliun itu tidak direncanakan di Bappenas dan tidak dianggarkan di Kementerian Keuangan.

Selain itu, PP Himmah juga meminta KPK membongkar kasus penyaluran bantuan non tunai melalui PT Pos. Seharusnya bantuan itu disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Ini melanggar ketentuan. Dugaan KKN diperkuat dengan rangkap jabatan Sekjen Robben Rico sebagai Komisaris PT Pos, KPK harus membongkar kasus ini. Jangan tutup mata, bongkar kasus penyaluran bantuan non tunai melalui PT Pos. Periksa Robben Rico. Risma dan Robben Rico diduga KKN sistemik dan terencana terkait penyaluran bantuan melalui PT Pos itu," paparnya.

Tak hanya itu, PP Himmah juga meminta KPK membongkar dugaan praktik KKN sistemik dan terencana pada pemenangan sejumlah tender yang diduga dikendalikan anak kandung menteri.

Hal senada disampaikan koordinator aksi, Imam Sahala Pohan. Menurutnya, Mensos Risma semena-mena dengan banyak mengangkat pejabat dadakan eselon I dan II, mereka merupakan mantan bawahan saat menjabat walikota Surabaya.

Dia juga meminta KPK memeriksa kasus 46 persen Bansos yang tidak tepat sasaran, karena diduga sarat KKN dan mementingkan kepentingan pribadi.

"Sebagai wujud konsistensi PP Himmah mengawal kasus itu, kami membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk selanjutnya dilaporkan ke presiden, KPK, BPK, dan BKN," pungkas Imam.

Setelah menyampaikan tuntutan, perwakilan PP Himmah diterima perwakilan KPK, yakni Humas, untuk menyampaikan berkas tuntutan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya